Pemkab Dukung Pompanisasi Persawahan

SIAK (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak terus memberikan perhatian terhadap tata kelola dan pembangunan pertanian khususnya tanaman padi. Di antaranya Pemkab mengupayakan pompanisasi sebagai satu solusi agar sawah tetap basah.

"Banyak masukan dan aspirasi yang kami terima dari masyarakat. Tentunya hal ini akan menjadi catatan kami, bagaimana pola pembangunan pertanian ke depan," ujar Alfedri usai panen padi di persawahan Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Ahad (16/2).

Alfedri menyebut rata-rata persoalan yang dihadapi para petani di setiap kecamatan adalah kekurangan pasokan air.  Terlebih pada saat musim kemarau seperti saat ini.

Melihat keberhasilan para petani dalam mengembangkan sektor pertanian padi di Sungai Tengah, Bupati Alfedri mengaku sangat bangga.  Kabupaten Siak rata-rata persawahannya di atas permukaan air, namun dekat dengan Sungai Siak.

"Kendala kita saat ini adalah distribusi air dalam skala besar dari sungai ke sawah. Hal ini tentunya membutuhkan biaya operasional yang cukup besar," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Alfedri, pemerintah akan mengupayakan pompanisasi sebagai salah satu solusi agar sawah tetap basah. Saat ini luas lahan pertanian padi di Kabupaten Siak 4.900 ha yang tersebar di beberapa kecamatan. Rata-rata pertanian padi masih menggunakan pola tadah hujan. Sehingga apabila musim kemarau tiba tanaman akan kekurangan air dan berpengaruh pada hasil panen.

"Kemarin sewaktu menghadiri kegiatan di Kantor Camat Sabak Auh, saya diajak oleh tokoh masyarakat untuk melihat inovasi petani untuk menaikkan air dari sungai dengan menggunakan mesin. Itu modalnya 30 juta rupiah yang didapat dari pinjaman Bumkam," katanya.

Dari hasilnya bisa mengaliri sawah lebih kurang seluas 50 ha. Pemkab, sebut Alfedri, akan tetap mengupayakan solusi, baik melalui usulan di musrenbang kecamatan, maupun kabupaten. Dan jika perlu juga diusulkan ke tingkat provinsi.

Selain itu melalui Dinas PU Tarukim, Pemkab akan mengupayakan membangun pompanisasi dan irigasi melalui usulan bantuan dari Kementerian PUPR.

"Namun kalau kita ingin persoalan pengairan ini dapat segera teratasi,  bisa menggunakan dana desa. Karena Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan arahan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan bagi pembangunan infrastrukur," jelas Alfedri.(zed)

Laporan: Wiwik Widyaningsih