Categories: Nasional

Nazaruddin dan Gayus Dapat Remisi 6 Bulan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 tahun ini. Hal ini rutin setiap tahunnya dilakukan oleh lembaga yang dikepalai oleh Yasonna H Laoly tersebut.

Setidaknya 130.383 narapidana memperoleh remisi kemerdekaan. Sementara sebanyak 2.790 narapidana dibebaskan usai mendapat remisi tersebut. Jumlah itu tersebar di seluruh Indonesia.

Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Ade Kosmanto mengatakan, dari 130.383 ada nama populer yang mendapatkan remisi. Itu di antaranya narapidana yang tersangkut kasus korupsi dan terorisme.

Menurut Ade, dua orang narapidana korupsi tersebut adalah Muhammad Nazaruddin yang merupakan bekas politisi Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi wisma atlet Sea Games 2011. Sementara lainnya adalah Gayus Tambunan yang tersangkut kasus korupsi pajak.

"Nazaruddin dan Gayus masing-masing dapat remisi enam bulan," ujar Ade kepada JawaPos.com, Sabtu (17/8).

Selain itu, ada nama lainnya yang mendapatkan remisi adalah terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Di Lapas Gunung Sindur ini, Baasyir mendapatkan remisi selama lima bulan.

"Untuk Abu Bakar Baasyir dapat lima bulan," katanya.

Terpisah, Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Utami mengatakan pemberian remisi ini dilakukan terhadap narapidana yang memenuhi persyaratan.

"Seperti tidak pernah melakukan pelanggaran sejak Agustus (2018) sampai Agustus tahun ini (2019)," katanya.

Sementara untuk Gayus Tambunan yang mendapatkan remisi menurut Sri Puguh, karena terpidana kasus pajak itu menjadi justice collaborator. Sehingga memang memenuhi syarat diberikan remisi.

"Gayus Tambunan karena memang mendapat status justice collaborator," ungkapnya.

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Ketua DPRD Kuansing Diperiksa KPK Selama 12 Jam, Kuasa Hukum Beberkan Materi Pemeriksaan

Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…

11 jam ago

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara, Uraikan Dugaan Aliran Uang Rp2,4 Miliar

Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…

11 jam ago

Bupati Meranti Ingatkan Pilkades 2026 Jangan Sampai Picu Perpecahan

Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…

11 jam ago

Nelayan Korban Serangan Buaya di Rokan Hilir Meninggal Setelah Dirawat Intensif

Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…

11 jam ago

Tiga PKS di Rohul Masih Beli TBS Sawit di Bawah Harga Provinsi, Petani Diminta Lebih Selektif

Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…

1 hari ago

Pelabuhan Penumpang Dumai Resmi Jadi Kawasan Non Tunai, Pembayaran ke Malaysia Kini Bisa Pakai QRIS

Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…

1 hari ago