Jokowi Tak Ingin Ada Tambang Ilegal di Ibu Kota Baru

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk menjaga lingkungan di kawasan ibu kota baru Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara‎, Kalimantan Timur. Karena itu pemerintah berencana akan menutup tambang-tambang ilegal.

Bahkan, termasuk juga enam tambang ilegal yang ada di Tabalong, Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan ibu kota baru.

"Kita akan menghilangkan tambang-tambang tanpa izin. Dan merehabilitasi, mereklamasi area bekas tambang," ujar Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).

Jokowi juga menambahkan, pemerintah sampai saat ini berupaya memperbaiki hutan-hutan yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal di Kalimantan. Sebab adanya tambang ilegal itu akan merusak lingkungan.

"Jadi perpindahan ibu kota nanti sekaligus kita akan memperbaiki hutan-hutan yang rusak. Kita harus tahu di sekitar ibu kota baru itu banyak hutan yang rusak," katanya.

Selain itu, hutan konservasi dan hutan lindung akan lebih diproteksi lagi oleh pemerintah. Sehingga, tidak lagi adanya tambang ilegal di ibu kota baru.

"Kita akan lebih memproteksi hutan-hutan konservasi, hutan-hutan lindung yang ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, saat ini masih banyak penambangan ilegal di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara‎ tempat ibu kota baru. Penambangan ilegal itu menurut Siti akan merusak lingkungan.

"Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin. Apalagi di ibu kota negara," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1).

‎Siti mendapatkan informasi, setidaknya ada enam tambang ilegal yang terus melakukan aktivitasnya. Misalnya, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Wilayah itu diketahui berbatasan dengan letak ibu kota baru.

"Nanti kita lagi lihat izinya seperti apa. Itu semua harus diteliti," katanya.

Siti juga menuturkan, berdasarkan laporan yang ia terima setidaknya ada 1.350 lebih lubang bekas tambang. Masyarakat di sana juga selama ini melakukan penambangan liar. Itu berpotensi merusak lingkungan.

"Jadi seluruh Kalimantan itu ada 1.350 lebih ‎lubang, dan kita sudah bahas beberapa kali," ungkapnya.

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi