PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Tren peningkatan kasus Covid-19 usai libur Idulfitri melonjak. Pemerintah pun terus mengakselarasi dan mengintensifkan upaya penanganan dengan segera meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit (RS) hingga mencapai 40 persen. Penambahan ini diutamakan di kabupaten/kota zona merah dan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang tinggi.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, Senin (14/6).
"Menyikapi kenaikan (kasus) di beberapa tempat (Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah, dan DKI Jakarta), ini beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Untuk fasilitas rumah sakit ini ditingkatkan menjadi 40 persen, terutama di daerah kabupaten/kota dengan zonasi merah atau BOR di atas 60 persen," ujarnya.
Airlangga menambahkan, kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 juga akan ditingkatkan di rumah sakit rujukan di kota terdekat atau di ibu kota provinsi. "Terhadap kota-kota yang zona merah disediakan rumah sakit rujukan di kota terdekat, misalnya kalau Kudus antara lain ke Semarang, kalau Bangkalan ke Ibu Kota Provinsi, ke Surabaya," ujarnya.
Khusus untuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet di Kemayoran, Ketua KPCPEN ini mengatakan, pemerintah juga telah melakukan penambahan tempat tidur. "Itu sudah ditambahkan fasilitas. Sebelumnya tambahan 700 tempat tidur dan siang ini (kemarin, red) ditambah kembali," ujarnya.
Dikatakan Airlangga, jumlah tempat tidur pasien ada 7.937, ditambah 2.000 unit. Jumlah pasien yang diisolasi 5.028, jadi masih ada sisa 2.909 tempat tidur, sehingga BOR-nya bisa 63,34 persen. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah hotel untuk isolasi. "Tentunya ini akan terus dilaksanakan dan ini juga terutama untuk di daerah seperti Jakarta," ujarnya.
Langkah lainnya, Presiden Jokowi menginstruksikan adanya percepatan dalam pelaksanaan vaksinasi. Upaya ini akan dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri. Selain itu, pemerintah juga akan mengakselerasi pelaksanaan genome-sequencing untuk melacak genome (rangkaian DNA/RNA), terutama terkait dengan potensi penularan virus Corona varian baru.
"Dan juga pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan pengecekan genome sequencing, yang selama ini dua minggu akan ditekan menjadi satu minggu," ujarnya.(egp)
Laporan: DENNI ANDRIAN (Pekanbaru)