Presiden Tegaskan Pemilu tak Ditunda

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan menteri dan kepala lembaga untuk membahas terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, Ahad (10/4). Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan tidak ada penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada sudah ditetapkan," katanya ketika mengawali rapat. Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari. Lalu pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November di tahun yang sama.

"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah berupaya penundaan Pemilu atau spekukasi perpanjangan jabatan presiden atau tiga periode," ujar Jokowi.

Dengan ditetapkannya jadwal ini menurutnya sudah menunjukkan bahwa tidak ada upaya untuk menunda waktu pemilu. Selain itu, menurut undang-undang, tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni nanti.  Diperlukan waktu 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara. "12 april bawaslu dan KPU (periode) 2022-2027 akan dilantik untuk persiapan pemilu 2024," ucap Jokowi.

Setelah pelantikan itu, Jokowi meminta agar ada jadwal khusus bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang dibicarakan salah satunya adalah adanya pemilihan serentak antara pemilihan presiden dan kepala daerah. "Ini belum pernah ada pengalaman pemilihan serentak," bebernya.

Jokowi juga minta kepada Menteri Polhukam untuk serius menyelesaikan payung hukum Pemilu dan Pilkada 2024. Dia minta agar komunikasi dengan DPR dan KPU segera dijalin untuk membicarakan payung hukum ini. Sehingga perencanaan program pun bisa detil. "Sehingga regulasi tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan," ungkap Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia juga ingin agar alokasi anggaran untuk pemilihan segera diputuskan. Dalam pemilu maupun pilkada menggunakan dana dari APBN dan APBD. Menurut perkiraan, perhelatan tersebut memakan anggaran hingga Rp110,4 triliun. "Saya minta didetilkan lagi, dihitung lagi dengan baik. APBN atau APBD dan dipersiapkan secara bertahap," perintah Jokowi.

Untuk pemilihan kepala daerah, Jokowi mengingatkan ada 101 wilayah yang harus diisi. Wilayah itu terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dia ingin kepala daerah yang terpilih memiliki kapabilitas yang baik. Terpenting adalah mampu memjalankan tugas di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Jokowi juga berpesan agar masyarakat diberikan pendidikan politik. Menjelang kontestasi politik, biasanya kondisi akan memanas. Apalagi jika ada yang memprovokasi. Kepada mereka yang terlibat, Jokowi juga minta agar tidak ada kreasi isu politik yang memprovokasi.

"Jangan buat isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan politik sara. Kita punya pengalaman yang tidak baik pada pemilihan sebelumnya," kata Jokowi.

Sementara rencana demonstrasi mahasiswa pada 11 April masih akan digelar kendati Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa jadwal pemilu telah ditentukan. Yang menyiratkan tidak akan ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.