PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Aksi unjuk rasa yang digelar Cipayung Plus Riau di DPRD Riau berakhir, Jumat (9/10/2020). Itu setelah perwakilan DPRD Riau yang terdiri dari Wakil Ketua Hardianto, Ketua Fraksi Demokrat Agung Nugroho dan Sekretaris Fraksi PAN Ade Hartati menemui masa aksi di luar Gedung DPRD Riau.
Saat itu, massa sempat membacakan tuntutan kepada wakil rakyat tersebut. Diantaranya menolak UU Cipta Kerja, mendesak Presiden menerbitkan peraturan pengganti Undang-undang hingga menempuh gerakan konstitusional dengan jalur judicial riview ke MK.
Menanggapi tuntutan itu, Hardianto langsung menerima berkas tuntutan yang disampaikan massa aksi. Ia kemudian juga sempat menunjukkan draft surat yang ditujukan kepada Presiden RI berisi penyampaian aspirasi masyarakat selama tiga hari ini.
"Ini di tangan saya sudah ada draft surat yang ditujukan kepada Presiden RI. Dimana surat ini berisi seluruh aspirasi masyarakat, tidak hanya mahasiswa namun juga buruh se-Riau yang menolak UU Omnibus Law," sebut Hardianto.
Massa kemudian meminta agar Hardianto membacakan isi dari draft surat tersebut melalui pengeras suara. Setelah dibacakan, Hardianto kemudian meminta agar massa segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.
"Aspirasi telah kami terima. Jam sudah menunjukan pukul 18.00 WIB lebih. Sekarang saatnya adik-adik pulang ke rumah masing-masing," sebut Hardianto.
Imbauan itupun diikuti oleh peserta aksi. Dengan tertib, mereka pulang dengan kendaraan masing-masing. Hingga pukul 18.40 WIB situasi di Gedung DPRD Riau sudah sepi. Terlihat petugas penjagaan tengah siap-siap untuk membubarkan diri.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
Jalur Gadis Manja menjadi juara Pacu Jalur Mini 2026 di Tepian Narosa setelah mengalahkan 65…
PSPS Pekanbaru merekrut Dimas Wicaksono, eks Persebaya yang punya pengalaman Liga 1, untuk memperkuat skuad…
Mantan PNS Dumai Tengku Muhammad Nasir ditangkap di Aceh setelah belasan tahun menjadi buronan dalam…
Pemko Pekanbaru membuka pengaduan bagi warga yang ijazah anaknya masih tertahan karena tunggakan biaya pendidikan.
Sengketa lahan sawit 2.000 hektare di Rohul kembali memanas. Warga membantah klaim mediasi Agrinas dan…
Sebanyak 81 siswa SMK 1 Tapung Hulu diduga keracunan usai menyantap makanan MBG. Sampel makanan…