JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku ingin ikut serta membangun ibu kota negara (IKN) yang baru dengan alasan hendak menghidupi semangat dalam membangun peradaban.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menjelaskan, kebijakan itu sejalan dengan visi NU yakni membangun peradaban umat. NU, lanjut dia, akan menjadi bagian dari pembangunan IKN yang sudah diberi nama Nusantara tersebut.
Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam agenda Harlah NU ke-96 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (5/2/2022).
"Nahdlatul Ulama ingin ikut serta menjadi bagian dari pembangunan ibu kota negara yang baru karena Nahdlatul Ulama ingin menghidupi semangat untuk ikut serta membangun peradaban," ujar Gus Yahya.
Dalam kesempatan itu, ia turut memberi penjelasan mengenai alasan Balikpapan dipilih menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Harlah NU selain NTT.
"Balikpapan dipilih karena kita tahu bahwa Presiden dengan dukungan sebagian besar stakeholder bangsa ini ingin membangun satu ibu kota negara baru di Kalimantan Timur," ucap dia.
"Karena untuk membangun peradaban, kita harus mulai dengan semangat ikut serta membangun masa depan," sambungnya.
Menurut Yahya, gagasan ibu kota negara baru yang bakal diberi nama Nusantara itu sangat ikonik.
"Ibu kota negara yang baru ini yang diputuskan akan bernama Nusantara ini adalah gagasan yang sangat ikonik dan ini mencerminkan visi untuk membangun masa depan," klaimnya.
Lebih lanjut, Yahya mewanti-wanti jajarannya agar tidak terjebak dalam luka dan mimpi-mimpi kejayaan masa lalu. Ia menegaskan PBNU ingin membangun masa depan seusai cita-cita dengan dasar rasa cinta pada generasi penerus.
"Jadi Balikpapan ini mewakili NU untuk menjemput masa depan," ujar Yahya.
Dalam agenda Harlah NU ke-96 di Labuan Bajo, NTT, sejumlah pejabat publik turut hadir secara virtual. Yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Gubernur NTT Viktor B Laiskodat; Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta jajaran PBNU, PWNU, dan PCNU se-NTT.
Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menuai polemik dan penolakan. Sejumlah pihak bahkan sudah menggugat payung hukum pemindahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sumber: JPNN/CNN/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun