Tanggung Jawab Padamnya Listrik, Menteri Rini Diminta Mundur

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawabnya atas pemadaman listrik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Rini harus mencontoh negara-negara tetangga yang menterinya mundur atas kesalahan serupa.

“Di negara lain seperti Taiwan dan Korea, biasanya direktur atau menterinya mundur. Dalam konteks ini harusnya Menteri BUMN mundur,” kata Bhima saat dihubungi, Senin (5/8).

Bhima menilai pemadaman listrik di Pulau Jawa sampai Bali khususnya Jabodetabek telah menggangu aktivitas ekonomi secara signifikan. Menurut Bhima, yang paling merugi dari perkantoran, pusat perbelanjaan dan industri manufaktur.

“Investasi di manufaktur diperkirakan akan melambat katena investor merasa pasokan energi tidak pasti. Jika mereka ekspansi pabrik tapi jaminan energi listrik tidak stabil, ya, mereka cari negara lain yang lebih siap,” kata dia.

Selain sektor tersebut, kata Bhima, rumah sakit, UMKM dan kantor pemerintahan juga terkena imbasnya. “Bisa dibayangkan pekerjaan seperti bengkel, makanan minuman yang bergantung pada listrik terganggu. UMKM juga menjadi korban yang paling rentan karena tidak semua mampu beli genset,” jelas dia.

Lebih lanjut kata Bhima, jaringan telepon dan internet yang merupakan sendi kehidupan masyarakat juga terganggu. Bhima memprediksi gangguan listrik yang terjadi sampai hari ini mencapai triliunan rupiah.

Apalagi lebih dari 70 persen uang beredar di Indonesia terpusat di DKI Jakarta. Artinya kalau pusat ekonomi terganggu, imbasnya ke pertumbuhan secara nasional. Harus ada kompensasi. Termasuk ganti rugi dan memberikan listrik gratis,” tegas Bhima. (tan)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina