Mendagri Minta NPHD Dicairkan

(RIAUPOS.CO) – Lambatnya proses pencairan anggaran membuat persiapan Pilkada di sebagian besar daerah cukup meresahkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun turun tangan langsung dengan safari ke daerah-daerah. Salah satu agendanya adalah mendorong pencairan anggaran.

Seperti diketahui, bedasarkan data Kemendagri, baru ada 10 daerah yang sudah mencairkan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100 persen kepada KPU-Bawaslu. Sementara sisanya masih belum melunasi pencairan penuh.

Daerah pertama yang disambangi mantan Kapolri itu adalah Sumatera Utara. Di sana, Mendagri menggelar rapat koordinasi dengan 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020. Dalam kesempatan itu, Tito menagih komitmen Pemda untuk mensuport pelaksanaan Pilkada. Sebab, belum semua daerah melakukan pencairan.

“Tadi (Jumat, red) sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh,” ujarnya, kemarin (3/7).

Hasil koordinasi, daerah-daerah yang belum menuntaskan di wilayah Sumatera Utara sudah menyampaikan komitmen untuk segera mencairkan dalam waktu dekat. Di antaranya Kabupaten Mandailing Natal dan Samosir yang pencairannya rendah. “Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua,” imbuhnya.

Tito juga mengingatkan kembali, bahwa batas akhir pencairan anggaran Pilkada harus diselesaikan 15 Juli mendatang. Pihaknya meminta pemda mendukung kerja penyelenggara. “Karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door,” tuturnya.

Kunjungan ke Sumut kemarin bukan yang pertama. Mendagri bersama jajaran Komisi II juga berencana melakukan safari ke provinsi lainnya. selain memastikan persiapan berjalan, safari juga jadi ajang sosialisasi pilkada aman.

Selain rakor dengan penyelenggara pemilu dan Pemda, Tito juga menggelar pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat. Sebagai kalangan yang didengar masyarakat, Mendagri meminta para tokoh mengawal pelaksanaan Pilkada berkualitas.

Salah satu caranya dengan menjauhi narasi-narasi suku agama Ras, antar golongan (SARA) dan mengangkat isu penanganan Covid-19 atau isu substansial lainnya. “Kalau isu ini bisa kita angkat, termasuk dampak sosial dan ekonominya sebagai adu gagasan utama, kita bisa mereduksi dan menekan isu sensitif,” tambahnya.

Dengan dimunculkannya isu-isu substansial, Pilkada 2020 diharapkan dapat melahirkan kepala daerah yang baik.

Sementara itu, tahapan Pilkada terus berjalan. Saat ini, penyelenggara bersama pengawas tengah menjalankan tahap verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, selain kasus di Indramayu yang sempat ricuh, proses verifikasi faktual di daerah lainnya berlangsung kondusif.

Dari hasil verifikas sendiri, petugas ad hoc banyak menemukan kasus pencatutan berkas dukungan. “Artinya banyak orang yang KTP-nya dicatut atau KTP-nya diikutkan tapi setelah diverifikasi, dia tidak menyatakan memberi dukungan,” ujarnya dalam diskusi kemarin.

Fenomena itu, kata Afif terjadi cukup masif. Bahkan di beberapa daerah, angkanya hampir 50 persen dari jumlah total KTP yang diserahkan. Namun dia enggan membeberkan daerah mana saja.

Afif menilai, tingginya angka yang dicatut cukup aneh dan relatif berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Pihaknya masih menganalisis apakah pelaksanaan Pilkada yang terjeda tiga bulan membuat sikap pemilih berubah.(far/jpg)

Laporan JPG, Jakarta