Categories: Nasional

Airlangga: Pemerintah Apresiasi NU Telah Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan

PALEMBANG (RIAUPOS.CO) – Pada masa pandemi berlangsung, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden dalam Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-99 tahun yang digelar pada hari Jumat (4/3/2022) di Jakabaring Sport Center Palembang.

“Presiden sangat perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah harga sawit bagus, harga karet bagus, harga kelapa bagus, dan berbagai komoditas pertanian Alhamdulillah dua tahun terakhir bisa swasembada beras,” tutur Menko Airlangga.

“Pemerintah mengapresiasi NU yang telah menggerakkan perekonomian rakyat. Dan hari ini yang menjadi tema adalah bagaimana membuat petani sejahtera. Oleh karena itu, tadi telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara PBNU dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS),” tambah Menko Airlangga.

Dalam program dana kelapa sawit tersebut, telah disiapkan program replanting sawit yang mana Pemerintah memberikan dukungan untuk tahun ini 180.000 hektare dengan bantuan 30 juta rupiah per hektare, yang artinya naik dari sebelumnya 25 juta rupiah per hektare. Menko Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengawal hingga program tersebut terealisasi.

“Dengan MoU tersebut maka PBNU akan mensosialiasikan kepada pekebun dan petani sawit. Dan tentu ini akan dilakukan di seluruh Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa ke depan Pemerintah berharap perekonomian kerakyatan dapat terus digalakkan. Dalam hal ini, NU diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan sekaligus mendorong agar warga NU bisa membantu ketahanan pangan. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menyiapkan penanaman berbagai produk mulai dari pertanian, hortikultura, dan kerjasama penanaman padi, jagung, kedelai, yang merupakan komoditas rakyat.

“Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar Kementerian bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PBNU. Dan tentu ini bisa direplikasi dengan produk-produk lain, termasuk di sektor pertanian yang ini bisa dibuatkan prototipenya dengan petani-petani di lingkungan NU,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menerangkan bahwa Pemerintah telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan. 

“Pemerintah juga menyiapkan KUR, di mana KUR ini bisa disalurkan kepada UMKM binaan yang berada di keluarga besar NU,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Rois ‘Aam Syuriah Nahdlatul Ulama KH. Miftachul Akhyar dan jajaran pengurus Syuriah PBNU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU KH. Nusron Wahid, dan jajaran pengurus Tanfidziyah PBNU, Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN, Direktur Utama BPDPKS, perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit.

Editor: Eka G Putra

 

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Bukan Sekadar Lomba, Pacu Sampan 17 Agustus di Sungai Apit Punya Cerita Sendiri

Pacu sampan Sungai Apit menjadi tradisi kemerdekaan yang menyatukan warga, menggerakkan UMKM, dan terus dijaga…

7 jam ago

Pemerintah Buka Peluang PPPK Guru Jadi ASN, Rohil Masih Tunggu Regulasi

Peluang PPPK guru menjadi ASN mendapat respons BKPSDM Rohil. Pemkab masih menunggu regulasi resmi sebelum…

7 jam ago

AI Makin Canggih, Jurnalis Diingatkan Jangan Sampai Kalah dan Kehilangan Fakta

AI membantu kerja jurnalistik, tetapi jurnalis tetap wajib menemukan, memverifikasi, dan mempertanggungjawabkan fakta di tengah…

8 jam ago

Operasional 15 SPPG di Riau Dihentikan, Ini Alasan BGN

BGN menghentikan sementara 129 SPPG, termasuk 15 di Riau, karena belum memiliki Surat Penetapan KPM…

8 jam ago

Eks Kuasa Hukum PT SPRH Dituntut 14 Tahun, Kerugian Negara Capai Rp64,2 Miliar

Mantan kuasa hukum PT SPRH Zulkifli dituntut 14 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI…

12 jam ago

Kabut Asap Kepung Pekanbaru, 21 Puskesmas Kini Disiagakan 24 Jam

Pemko Pekanbaru menyiagakan 21 Puskesmas untuk menangani dampak kabut asap Karhutla dan memastikan pelayanan kesehatan…

13 jam ago