sebut-banjir-tamparan-keras-bagi-pemerintah
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan musibah banjir yang menimpa berbagai daerah di Jabodetabek tak mengenal status sosial, ekonomi, suku, maupun golongan. Musibah itu datang tanpa memilih bisa menimpa siapa. Dari rakyat, tokoh publik, artis hingga pejabat bisa turut menjadi korban.
“Rumah saya di daerah Kemang yang ditempati putera saya, Dimas Soesatyo, yang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga turut terkena musibah banjir. Hampir sepinggang orang dewasa merendam berbagai kendaraan hingga lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima JPG, Jumat (3/1).
Menurut Bamsoet, musibah banjir diawal tahun 2020 ini menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Khususnya para penyelenggara negara untuk bekerja keras agar ke depannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Maka, siap-siap saja di tahun mendatang kejadian serupa akan kembali terulang.
Pemerintah pusat harus segera mengajak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi permanen yang mengikat. Jangan sampai pusat punya rencana tak didukung daerah. Begitupun daerah punya rencana tak didukung pusat.
Perencanaan bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tak perlu meributkan siapa yang paling berjasa. “Karena baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan rakyat,” tegasnya.
Bamsoet tidak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan antara pusat dengan daerah. Jika perlu, seandainya ada pejabat yang lamban dalam bekerja, bisa diumumkan langsung ke rakyat. Agar rakyat bisa memberikan penilaian.
Berbagai kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat negara yang berwenang. Tinggal eksekusinya yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong.
“Karena itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa mendatang, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja. Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa,” pungkasnya.(egp)
Sebanyak 1.608 PPPK Paruh Waktu di Rohul belum menerima gaji Januari 2026 karena masih dalam…
DPRD Kepulauan Meranti menegaskan penolakan rencana kenaikan tarif ferry yang dinilai sepihak dan belum melalui…
Pemko Pekanbaru mendorong penerapan sistem ducting atau jaringan bawah tanah setelah insiden tumbangnya tiang fiber…
MPP Inhil menambah layanan haji dan umrah. Masyarakat kini bisa mengurus keperluan ibadah secara mudah…
Polisi mengamankan 29 sepeda motor saat patroli balap liar di Simpang Garoga, Duri, guna menjaga…
Unri bersama Tanoto Foundation membangun sistem digital soft skills mahasiswa terintegrasi, terukur, dan menjadi bagian…