ICW Nilai Kartu Prakerja Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, program Kartu Prakerja hanya pemborosan uang negara di tengah mewabahnya virus Corona atau Covid-19. Terlebih, tidak memberi atensi kepada warga yang tengah mencari kerja.

“Prakerja ini rasanya sia-sia diberikan kepada warga. Karena ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja, karena kan situasinya sekarang sedang kerja di rumah,” kata peneliti ICW Wanna Alamsyah dalam diskusi melalui teleconference, Senin (4/5).

“Ini juga menjadi kontraproduktif ketika kita lihat dari Rp 3,5 juta yang diberikan itu kan Rp1 jutanya masuk ke platform digital itu,” sambungnya.

Wana memandang, program yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak massa kampanye itu pun dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara. Hal itu terkait penunjukkan platform yang menjadi mitra pemerintah dalam Progran Kartu Prakerja.

“Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Wana

Wana pun memandang, proses penunjukan platform mitra Prakerja seharusnya menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Namun pada faktanya tidak memenuhi unsur tersebut.

“Tetapi kemudian aturan tersebut dilangkahi yang mengakibatkan ini ada semacam konflik kepentingan,” sesal Wana.

Potensi terjadinya rasuah pada sektor perencanaan kerap kali terjadi. Oleh Karena itu, ICW menyarankan ada evaluasi terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.

“Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang diberi kelonggaran karena adanya pandemi, jadi seluruh kementerian atau pemda itu diberikan fleksibilitas utuk menggelontorkan sejumlah uang,” cetus Wana.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan, tidak ada kejanggalan dalam program Kartu Prakerja. “Saya kira tidak ada yang janggal kecuali dia satu satunya penyedia pelatihan berbasis online, kan hanya 1 dari 8,” tegas Donny.

Kendati demikian, Donny menyebut pemerintah akan mengevaluasi kembali terkait Kartu Prakerja tersebut. Jika ada masukan atau ada temuan yang tidak sesuai.

“Jadi saya kira temuan atau masukan itu menjadi bahan evaluasi kami,” jelas Donny.