Ancaman Banjir Kota, DPRD Minta Semua Drainase Dibuka Tanpa Pandang Bulu

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Rois kembali mengingatkan potensi banjir yang mengancam kota, seiring intensitas hujan yang kian meningkat dan mendekati puncaknya di Provinsi Riau. Ia menilai persoalan utama banjir Pekanbaru masih berkutat pada buruknya sistem drainase.

Menurut Rois, kondisi tersebut semakin diperparah oleh banyaknya ruko yang menutup saluran drainase dengan beton tanpa adanya penindakan tegas selama bertahun-tahun. Akibatnya, aliran air tersumbat dan memicu genangan saat hujan deras. Ia meminta agar seluruh drainase dipastikan kembali berfungsi normal.

“Ini sebenarnya persoalan lama. Banyak ruko menutup drainase di depannya. Kita minta Pemko mengambil tindakan tegas, harus ada sanksi, termasuk pembongkaran semuanya tanpa pandang bulu agar ada efek jera,” tegas Rois.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengapresiasi langkah Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang beberapa kali turun langsung ke lapangan dan memerintahkan penertiban bangunan yang melanggar.

Namun demikian, ia menekankan agar langkah tersebut diikuti secara konsisten oleh dinas teknis terkait. Menurutnya, lemahnya penegakan aturan selama ini membuat pelanggaran terus berulang dan berdampak serius terhadap sistem aliran air di kota.

Selain penindakan, Rois juga mendorong adanya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya pemilik bangunan usaha. Ia meminta aparat kelurahan dan kecamatan aktif memberikan edukasi agar tumbuh kesadaran bersama bahwa banjir merupakan persoalan kolektif yang harus dicegah dan ditangani bersama.

“Banjir ini persoalan kita semua. Harus ada kesadaran bersama agar kota ini terbebas dari genangan,” tutupnya.

Perumahan Baru Dibangun, Sudah Terendam Banjir

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri mengaku menerima sejumlah aduan masyarakat terkait banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu aduan datang dari warga di wilayah Rumbai.

Menurut Aidil, warga mengeluhkan perumahan tipe 36 yang baru selesai dibangun, namun sudah mengalami banjir saat hujan turun. Bahkan, ketinggian air dilaporkan mencapai selutut orang dewasa.

“Kita menerima aduan banjir di sebuah perumahan di Rumbai. Izin sudah keluar, rumah sudah jadi, tapi ketika hujan justru banjir sampai selutut. Padahal perumahan itu baru dibangun,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pengembang agar membangun perumahan di kawasan yang benar-benar bebas banjir, terlebih untuk perumahan bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Ia menyoroti praktik pembangunan perumahan di atas parit atau rawa yang ditimbun, yang dinilainya masih sering terjadi meski standar operasional prosedur (SOP) sudah mengatur bahwa kawasan perumahan harus berada di wilayah bebas banjir.

“Kasihan masyarakat. Mereka sudah membeli rumah, membayar uang muka bahkan dengan cara mencicil, tapi yang didapat justru banjir,” katanya prihatin.(end)