Anggaran Banjir dari APBN 2022 Rp11 M

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Bangkit dari rasa prihatin atas permasalahan banjir di Kota Pekanbaru, anggota DPR RI H Syahrul Aidi Lc MA menyatakan komitmennya siap membantu Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengatasi masalah tahunan musim hujan ini. Bahkan Syahrul mengklaim, usulan untuk mendapatkan bantuan anggaran dari APBN untuk mengatasi masalah banjir Pekanbaru sudah dapat.

"Menyelesaikan masalah banjiri ini harus bersama-sama, keroyokan, tidak bisa sendiri-sendiri. Yang jelas untuk permasalahan banjir Pekanbaru, sudah kami masukkan. Insya Allah tahun depan itu (2022) Rp11 miliar. Kami berharap pemerintah daerah juga menganggarkan," kata Syahrul lewat sambungan telepon pada Senin (25/10).

Sejak awal Syahrul Aidi menyatakan siap membantu Pemko Pekanbaru menyelesaikan masalah banjir. Dirinya melihat persoalan banjir Pekanbaru ini butuh keseriusan semua pihak untuk menyelesaikannya. Baik Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau dan maupun jangkauan dari pusat. Dana pusat itu menurut Syahrul Aidi tergantung komunikasi aktif antara daerah dan pusat.

Pada awal tahun ini Syahrul sudah pernah meyebutkan bahwa Pemko Pekanbaru harus menuntaskan penerapan masterplan dan Detail Engineering Design (DED). Kemudian aktifkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Syahrul juga meminta Pemko melengkapi readiness criteria yang dipersyaratkan oleh Kementerian PUPR. Readiness criteria ini menurutnya sangat penting.

"Readiness criteria ini antara lain adanya surat peminatan, kesiapan lahan, kesiapan Rencana induk dan Detail, kesiapan institusi pengelola dan anggaran pengelolaan, serta kesanggupan menerima hibah. Itu penting agar usulan daerah sesuai dengan standar administrasi Kementerian PUPR," kata Syahrul.

Syahrul kembali mengingatkan, penyelesaian banjir Pekanbaru menurutnya harus ditangani oleh semua pihak. Baik Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau dan pemerintah pusat. Namun begitu, harusnya pemko yang getol dan ngotot menjemput dana dari APBD Riau dan APBN.

"Pemko Pekanbaru harus pro aktif menjemput dana APBN dan APBD Riau. Karena Pemko-lah yang punya wilayah dan masyarakat. Apapun persoalannya, masyarakat hanya tahu ini tanggung jawab pemko. Maka, kami juga meminta keseriusan pemko dalam hal ini," tutupnya.(end)