Gubri Belum Beri Izin Wako, Rencana ke Mesir Tetap Lanjut

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rencana keberangkatan Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT beserta beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Mesir tetap berlanjut di tengah sorotan masyarakat. Keberangkatan dinilai sebagian kalangan tak tepat di tengah upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang terus menghemat anggaran.

Dipaparkan Plt Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Edi Susanto mewakili Wako Pekanbaru Firdaus, Senin (21/3), ada beberapa alasan hingga Wako Pekanbaru mengajukan perjalanan ke Mesir. "Kami dapat undangan terkait Cairo Expo dari Kedubes Mesir," kata dia.

Selanjutnya, Wako Pekanbaru, kata dia terinspirasi oleh pengelolaan pertanian di Mesir yang bisa mengubah lahan tandus menjadi daerah agrowisata. "Jadi berangkat dari situ ketika Pak Wali berpikir kenapa tidak kita bikin seperti itu. Karena di kawasan KIT ada industri hilir kelapa sawit," jelasnya lagi.

Kemudian pula, dalam lawatan ke Mesir akan ada beberapa produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri hilir pertanian dan perikanan yang akan disampaikan. "Akan kita sampaikan di sana," imbuhnya.

Rencana keberangkatan rombongan Wako Pekanbaru ke Mesir menuai sorotan di antaranya karena membawa rombongan yang cukup banyak, hingga belasan orang. Menjawab ini, Edi menyebut rombongan yang ada tak sebanyak itu.

"Tidak semua OPD yang ada dalam usulan  itu diikutkan. Cuma lima OPD yang ikut," ungkapnya.

OPD yang ikut dijelaskan Edi di antaranya, Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Bapenda dan DPMPTSP. "PUPR karena terkait akses. Bapak berkeinginan buat wisata halal di Okura. Disetujui oleh MCC pembangunan jembatan, ini masih proses. Lalu, Bappeda terkait dalam DED dan perencanaan kegiatan ini. Karena dia kan merancang. DPMPTSP terkait promosi dan investasi," paparnya.

Kemudian, Bapenda terkait pengelolaan hasil dan Dinas pertanian dan Perikanan untuk mencari pemasaran produk UMKM.

"Dinas Pariwisata, terkait membuat wisata halal di Okura. Lalu semua asisten merupakan koordinator dari OPD. Dinas yang tidak terkait sudah pending (tunda, red)," tambahnya.

Keberangkatan ke Mesir ini dipertanyakan masyarakat karena Wako Pekanbaru dan Wawako Pekanbaru sendiri sudah akan habis masa menjabat pada Mei 2022 nanti. Terkait ini, Edi menyebut yang habis adalah masa Firdaus, sementara tugas jabatan Wako Pekanbaru tidak. "Kenapa tidak? Rencana yang bagus sudah disusun saat ini dijalankan dan diajukan pada Pj Wako nanti," urainya.

Dalam pada itu, penggunaan APBD Kota Pekanbaru untuk keberangkatan ini juga dikritik. Mengingat, Wako Pekanbaru dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa saat ini APBD Kota Pekanbaru terbatas. "Saat ini kita masih koordinasi tentang rencana anggaran. Kami upayakan sehemat mungkin. Tidak menguras APBD terlalu besar," ucapnya.

Masih terkait APBD yang kerap disebut minim, keberangkatan rombongan Wako Pekanbaru kemudian dinilai masyarakat seolah tak menunjukkan adanya sense of crisis dari Pemko Pekanbaru. "Ilmu itu mahal harganya. Yang kita tarik adalah nilai positif dari kegiatan ini. Komentar pasti ada. Kita lihat dari sudut yang berbeda. Dari sisi positifnya. Apa yang akan dihasilkan oleh Pekanbaru," jawabannya.

Meski disorot, Plt Kabag Prokopim menegaskan, tujuan Wako Pekanbaru bukan untuk pelesiran.

"Bapak bukan mau pergi jalan-jalan. Artinya jangan dibilang keberangkatan karena Pak Wali mau berakhir dan ini dimanfaatkan," bantahnya.