Kerja PUPR Dinilai Belum Maksimal

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Persoalan banjir, khusunya genangan di ruas jalan saat hujan deras turun di Kota Pekanbaru masih belum terselesaikan. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru pun jadi sorotan. Meski sudah memiliki masterplan penanganan banjir, dinas ini dinilai belum bekerja maksimal mengatasi masalah genangan banjir.

"Ini bukan kali pertama, tapi setiap kali hujan deras, Pekanbaru menjadi langganan banjir di sejumlah wilayah. Ini menunjukkan Pekanbaru dalam bahaya kepungan banjir," ungkap anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Wan Agusti kepada wartawan, Rabu (19/5). 

Disampaikan politisi Gerindra ini, jika ini tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dikhawatirkan bencana banjir besar tinggal menunggu waktu.

"Saat ini kami melihatnya kinerja Dinas PUPR belum maksimal untuk melakukan pekerjaannya. Buktinya Pekanbaru masih terendam jika hujan deras turun," paparnya lagi.

Diketahui, Kota Pekanbaru sudah mempunyai masterplan banjir yang diselesaikan pada akhir 2020 lalu. Namun sampai saat jni belum kelihatan seperti apa realisasi dari hal tersebut. "Semestinya tidak menunggu lama-lama dan sudah harus fokus untuk penanagan banjir. Jika memang ada kewenangan provinsi mau pun pusat, segerakan koordinasinya. Jangan tunggu Pekanbaru hilang tenggelam karena banjir. Ini situasi sudah semakin memprihatinkan. Tunggu apa lagi?" tegas Wan. 

Atas situasi dan kondisi hujan seperti saat ini, Wan mengatakan seharusnya PUPR sudah punya rencana  kerja yang dapat ditunjukkan dalam upaya penanganan cepat. Selain itu, ia juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan parit dan selokan yang tersumbat oleh sampah, baik lingkungan perumahan maupun kantor atau tempat usaha. 

‘’Pastikan parit-parit ada dan berfungsi. Lakukan dengan cepat normalisasi parit primer dan skunder," ujarnya. 

Wan mengaku sangat khawatir dengan kondisi ini. Dia menyarankan pemko melakukan analisa penyebab genangan, diiringi dengan melakukan tindakan tegas dan solusi untuk sama-sama peduli dengan lingkungan dan hak air. 

Kerja sama semua pihak dan semua lini, berjenjang sangat diharapkan. Dan pemko pun diminta jangan segan-segan minta dukungan Provinsi Riau, atau bahkan dukungan dan kerjasama dengan kabupaten kota dalam wilayah bisnis Pekan Sikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan) atau bahkan ke pusat pun dukungan dan bantuan pun disarankan harus dikejar. 

"Ini bukan masalah sepele lagi, harus diseriusin, jangan anggap sepele. Jika harus melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak sesuai perda. Lakukanlah! Peran Satpol PP dan OPD terkait harus jalan,  sarannya. 

Makanya dari bencana banjir yang terjadi sampai saat ini, seperti contoh di jalan Soekarno Hatta, tepatnya pasar pagi arengka flyover, depan awal bros Pekanbaru, simpang sudirman-hang tuah, depan pasar buah Pekanbaru, simpang kualu panam, wilayah kecamatan Sukajadi, dan diyakini banyak wilayah yang dalam bahaya banjir, dimintanya juga para Camat dan Lurah melakukan pendataan dan laporkan ke PUPR. 

"Sudah banyak keluhan masyarakat, dan bahkan banyak kerugian yang dialami masyarakat, harus gerak cepat ini," ujarnya.(gus)