berkas-perkara-jonny-boyok-dikembalikan-ke-jpu
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru telah mengembalikan berkas perkara dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan atas terdakwa Jonny Boyok kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini dilakukan, lantaran JPU tidak bisa menghadirkan saksi Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai korban dalam persidangan.
Perkara yang menjerat warga Kecamatan Bukitraya itu, sudah beberapa kali disidangkan di PN Pekanbaru dan ditunda sebanyak empat kali. Kondisi tersebut, karena UAS berhalangan hadir, dan tengah berada di luar kota.
Humas PN Pekanbaru, Mangapul dikonfirmasi Riau Pos tak menampiknya. Dikatakan dia, berkas perkara dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan atas terdakwa Jonny Boyok telah dikembalikan ke JPU pada tahun lalu. "Berkas itu dikembalikan ke jaksa, karena sidang tidak bisa dilanjutkan," ungkap Mangapul.
Alasan pengembalian itu, disampaikan Mangapul, dalam beberapa kali persidangan digelar, JPU tidak bisa menghadirkan UAS. Sementara kata dia, keterangan UAS sebagai korban sangat dibutuhkan dalam persidangan. "Beberapa kali persidangan, kami tanyakan ke JPU. Dan JPU tidak mampu menghadirkan UAS," imbuhnya.
Meski telah dikembalikan, sambung Humas PN Pekanbaru, pihaknya masih bisa kembali menyidangkan perkara atas terdakwa Jonny Boyok. Dengan catatan, JPU dapat menghadirkan UAS. "Jika JPU bisa menghadirkan UAS, limpahkan kembali berkas perkara. Kami akan sidangkan lagi," terangnya.
Terpisah JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Syafril Dahlan mengatakan, pihaknya berupaya memastikan kapan UAS bisa hadir memberikan keterangan dalam persidangan. Sebab, sebut dia, jadwal yang bersangkutan sangat padat.
"Kami sedang komunikasi dengan UAS, kapan beliau bisa hadir. Ketika nanti sudah ada kepastian kehadiran UAS, berkas perkara kami limpahkan lagi ke pengadilan," ujarnya.(gem)
Laporan : RIRI RADAM
PTPN IV PalmCo targetkan 44.000 hektare kebun sawit di Riau kelola pupuk organik dan perkuat…
Setahun Agung–Markarius memimpin, Pekanbaru benahi infrastruktur, lingkungan, pendidikan hingga lunasi utang Rp470 miliar.
Pemprov Riau buka posko pengaduan THR. Perusahaan wajib bayar paling lambat 8 Maret 2026.
memohon penjelasan: apakah diperbolehkan menjalani suntik vaksin meningitis pada siang hari dalam keadaan berpuasa?
Warga Kampung Dalam Siak keluhkan suara bising penangkaran walet. Lurah telusuri izin dan siap gandeng…
Arus balik Imlek 2577 di Pelabuhan Ro-Ro Bengkalis padat. Dishub siagakan empat kapal dan satu…