Aspirasi Reses Diminta Segera Didistribusikan ke OPD

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)  – Ada ratusan aspirasi yang ditampung 45 anggota DPRD Kota Pekanbaru saat menjalankan kegiatan reses periode November 2021,dan secara resmi disampaikan dalam rapat paripurna laporan reses, Senin (13/12) lalu di gedung DPRD Kota Pekanbaru.

Harapannya, seluruh aspirasi reses ini langsung di distribusi kan ke OPD-OPD Pemko terkait, supaya dapat menjadi program prioritas untuk direalisasikan pada APBD P 2022 tahun depan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri yang memimpin langsung rapat paripurna dengan agenda Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Pekanbaru, didampingi Wakil Ketua, Ginda Burnama dan Nofrizal. Dari Pemko Wali Kota Pekanbaru diwakili staf ahli Pemko Ardani.

"Kami sudah lakukan kewajiban kami sebagai anggota dewan, sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan hasil reses itu sudah pula kami sampaikan dalam sidang paripurna. Kami minta jangan hanya menerima saja laporan reses ini, tapi segera di distribusikan ke OPD terkait untuk dijadikan program prioritas tahun depan," kata Azwendi.

Jalannya paripurna ini dilaporkan masing-masing anggota dewan lewat juru bicara per daerah pemilihan. Seperti daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru Kota,  Sukajadi, dibacakan oleh Roem Diani Dewi, aspirasi yang dirangkum dan disampaikan dalam paripurna meliputi permasalahan percepatan vaksinasi,  infrastruktur, rumah layak huni, penyaluran dana BOS dan beasiswa pendidikan, Jamkesmas, Jamkesda, dan masalah pengelolaan sampah.

"Masalah ini masih banyak dikeluhkan, dan perlu perhatian serius dari pemerintah," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Dapil 2, meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Utara dan Rumbai Timur, dibacakan Dapot Sinaga, mengatakan masyarakat minta percepatan vaksinasi, pengurusan administrasi kependudukan, infrastruktur dasar, pengurusan KIS dan Jamkesda, bantuan permodalan serta masalah sampah. "Soal vaksinasi ini harus tetap menjadi fokus, dan berharap pandemi dapat segera berakhir," papar Dapot.

Untuk juru bicara daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Sail, Kulim dan Tenayan Raya, dibacakan Zulfahmi, menyampaikan ada beberapa aspirasi dominan yang disampaikan warga seperti persoalan infrastruktur, penyaluran dana Bos, pengurusan KTP, lampu jalan, rumah layak huni, sumur artesis, bantuan modal bagi UMKM dan sampah, serta banyak lagi yang aspirasi ini selalu dikeluhkan dalam setiap reses.

"Tentu harus dapat direalisasikan segera, dan masyarakat bisa benar-benar dirasakan masyarakat kemudahan yang ditawarkan," tuturnya.

Untuk daerah pemilihan 4, Kecamatan Marpoyan Damai dan Bukit Raya, dibacakan Indra Sukma, aspirasi masyarakat yang dirangkum meliputi masih permasalahan infrastruktur dasar, pembuatan sumur bor, program rumah layak huni, kemudahan pengurusan KTP, pengurusan KIS dan Jamkesda, bantuan modal usaha bagi UMKM, kemudahan vaksinasi, pendidikan murah dan program beasiswa, penyaluran dana BOS, lampu jalan dan persampahan.

Daerah pemilihan 5 yang meliputi Kecamatan Tuah Madani dan Bina Widya, dibacakan Pangkat Purba, masalahnya masih sama dengan dapil sebelumnya, yaitu minta kemudahan dalam mengurus KTP, penanganan segera masalah banjir dan titik kemacetan lalu lintas.

Dan daerah pemilihan 6 Kecamatan Payung Sekaki dan Senapelan dipercayakan untuk dibacakan oleh Suherman, masalah infrastruktur masih terjadi di dapil ini, begitu juga dengan program rumah layak huni diminta harus tetap diprogramkan. Lalu kemudahan pengurusan KTP, pengurusan KIS dan Jamkesda, bantuan modal usaha bagi UMKM, vaksinasi, pendidikan murah dan program beasiswa, penyaluran dana BOS, lampu jalan dan persampahan.

"Hampir semua dapil mengeluhkan persoalan yang sama, dan tinggal Pemko lagi yang menyikapinya untuk dapat merealisasikannya," sebutnya.(gus)