Early Steps Daycare Tak Memiliki Izin Kemendikbud

PEKANBARU (RAIUPOS.CO) – Kasus penganiayaan yang terjadi di Early Steps Daycare masih menjadi sorotan banyak pihak. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal memastikan daycare tersebut tak mempunyai izin resmi.

Abdul Jamal menjelaskan, khusus untuk kasus Early Steps Daycare pihaknya sudah turun langsung ke lokasi dan melakukan pengecekan terhadap izin tempat penitipan anak tersebut.

”Kami sudah turun dan sudah kami cek di dalam daftar kami. Memang daycare ini kami pastikan tidak memiliki izin dari Kemendikbud,” ujarnya, Senin (12/8).

Kepada seluruh orang tua, Abdul Jamal mengimbau agar tetap berhati-hati dalam memilih tempat penitipan atau tempat pendidikan anak-anaknya.

”Untuk masyarakat, jika ragu tentang tempat penitipan anak atau sekolah, baik SD, SMP, SMA/SMK, silakan ditanyakan ke kami. Kami siap untuk turun, karena kami tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi,” sambungnya.

Abdul Jamal memastikan pihaknya akan melihat kurikulum, tempat dan juga pengajar di lembaga pendidikan tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akan memberikan surat izin dan akan melakukan monitoring setiap sebulan sekali.

”Untuk menerbitkan izin biasanya ditinjau dulu, jika memenuhi syaratnya, maka ada pengawasan rutinnya,” tutupnya.

Daycare Perlu Pasang CCTV

Sementara itu, Wakil Ketua De(DPRD) Pekanbaru Ginda Burnama menyebutkan, masih ada daycare yang enggan memasang CCTV di lokasinya.

Sebagai orang tua yang juga menitipkan anak di daycare, Ginda juga bisa merasakan bagaimana kekhawatiran orang tua akhir-akhir ini. Apalagi sampai ada orang tua mengadu ada daycare yang tidak mau memasang CCTV.

”Saya mendapatkan aduan langsung dari  orang tua, di mana ada tempat penitipan anak (daycare) yang tidak mau dipasang CCTV di dalam ruangan. Ini kan menjadi pertanyaan, padahal biar sama-sama bisa mengawasi,” kata Ginda.

Ginda memang belum turun langsung melihat kondisi daycare yang masih dirahasiakannya itu. Hingga belum mendapat alasan pasti dari pihak pengelola.

“Di dalam ruangan alangkah baiknya ada CCTV itu. Karena sekarang zaman sudah serba digital, orang tua juga bisa mengawasi anaknya dari manapun. Ini nanti kami bersama Dinas Pendidikan dan Dinas PPA untuk melakukan pendekatan persuasif dengan pihak yang bersangkutan,” jelasnya.

Ginda menyebutkan, dinas terkait dan daycare harus berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Dengan transparansi dan SOP yang jelas, rasa khawatir bisa hilang dan kepercayaan publik bisa meningkat.

”Saya pribadi sebagai orang tua juga waswas jadinya ketika mau menitipkan anak saya. Karena kan pekerjaan sebagai pengasuh anak ini adalah pekerjaan yang mulia, seharusnya daycare ini membantu orang tua, makanya anaknya dititip. Tapi dengan adanya kasus ini justru menambah beban pikiran, apakah anak kita aman saat dititipkan atau tidak,” tutupnya.(ilo/end)