Soal Pengungsi, Pemko Diminta Tegas

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan menyoroti keberadaan tenda-tenda yang didirikan dan ditinggali pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru. Selain merusak pemandangan, keberadaan mereka di pinggir jalan juga menyimpan risiko. Baik bagi diri mereka sendiri maupun risiko konflik dengan masyarakat.

Pantauan Riau Pos sepekan terakhir, tenda yang yang berada di belakang Kompleks Bandar Serai atau Purna MTQ di Jalan Datuk Wan Abdul Jamal itu mirip gubuk-gubuk orang terlantar.

Ruslan meminta, daripara pengungsi Rohingya tetap berada di tepi jalan seperti itu, lebih baik mereka dipulangkan kembali ke negara asalnya. ”Kami minta pemerintah untuk menindaklanjuti, bila perlu kembalikan ke negaranya,” kata Ruslan.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan Indonesia berhak memulangkan pengungsi Rohingya. Sikap tersebut menurutnya tidak akan melanggar hukum.

”Kita tidak ada tanda tangan MoU kesepakatan untuk menerima mereka. Lagian di negeri kita ini masih banyak orang-orang yang susah. Pemerintah harus tegas supaya tidak terjadi konflik sosial,” tegasnya.

Ruslan meminta pemerintah tidak hanya anya menunggu-menunggu perintah dari pusat saja. Dirinya berharap pihak berwenang mengusut siapa oknum yang membawa mereka secara ilegal ke Pekanbaru.

”Katanya mau ke Malaysia dan numpang transit, itu alasan mereka saja. Saya kira ada orang-orang yang bermain dibalik ini. Untuk itu kita minta aparat kepolisian untuk tuntas persoalan ini dan tangkap pelakunya,” tutup Ruslan.

Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru Syoffaizal mengatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru masih mencari solusi terbaik untuk mengatasi para  pengungsi Rohingya yang datang secara ilegal ke Kota Pekanbaru.

Ia membantah Pemko Pekanbaru melakukan pembiaran terhadap keberadaan etnis Rohingya di kawasan itu, dan mengklaim proses penanganannya sedang berjalan untuk mencari lokasi penampungan sementara bagi warga etnis Rohingya.

Apalagi, para pengungsi Rohingya ini datang ke Kota Pekanbaru jumlahnya terus bertambah, namun saat ini community house sudah penuh.

”Mereka datang secara ilegal, mereka tidak datang melalui kanal Penanganan Pengungsi Luar Negeri, sehingga kita tidak lakukan persiapan,” katanya.

Dirinya mengaku dengan kondisi itu tentu pemerintah kota tidak siap menerima para warga etnis Rohingya lantaran datang secara ilegal.

Awalnya jumlah warga etnis Rohingya yang berada di sana cuma 55 orang saja. Jumlahnya bertambah karena ada yang keluar dari Rudenim Pekanbaru.

”Jadi memang belum ada tempat. Kedatangannya juga sporadis sehingga kita tidak siap menerima kedatangan mereka,” ujarnya.(yls)

Laporan HENDRAWAN KARIMAN, Kota