13 Penilik Sekolah Mengadu ke DPRD Pekanbaru

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 13 orang Penilik Sekolah Pekanbaru, yang tergabung ke dalam Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kota Pekanbaru mendatangi DPRD Kota Pekanbaru, melaporkan nasib mereka yang selama ini diakui kurang mendapat perhatian dari Disdik Pekanbaru.

Kedatangan para penilik ini langsung disambut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri di ruang fraksi Demokrat.

Kepada wartawan salah satu perwakilan penilik, Khairunnisa (penasehat IPI) mengatakan, selain mengadukan nasib mereka, juga mengadukan soal kekurangan tenaga penilik yang idealnya untuk Pekanbaru itu memiliki 45 orang, sementara saat ini tersisa 14 orang penilik.

"Kami sudah melaporkan ke Dinas dalam bentuk surat, tapi belum direspon. Sudah masuk surat 3 bulan. Kami belum pernah tatap muka dengan Kadisdik Pekanbaru sekarang, Ismardi Ilyas," kata Khairunnisa kepada wartawan usai mengadu ke DPRD, Selasa (31/8).

Sedikit memberi penjelasan, Khairunnisa menyebutkan, bahwa penilik adalah tenaga kependidikan, dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki ASN.

"Tugas pokoknya yakni, melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI," sebutnya.

Khairunnisa yang juga penasehat IPI ini menjelaskan, banyak hal yang disampaikan kepada Aidil Amri, selain karena tidak mendapat perhatian juga mengadukan soal kesejahteraan yang selama ini didapatkan, tak sesuai dengan kinerja penilik. "Memang kami diberikan  tunjangan kinerja, tapi tak sesuai dengan apa yang kami kerjakan," urainya.

Disampaikannya, tahun 2018, pihaknya disuruh menyusun analisa jabatan (anjab), masing-masing penilik mempunyai jumlah jam kerjanya. "2019, tukin kami naik sesuai dengan pangkat dan golongan sekitar Rp8 juta, namun setelah empat bulan berjalan, tukin turun jadi Rp 4 juta, dengan alasan yang tidak diketahui secara pasti," paparnya.

Kemudian disampaikannya lagi, Tukin turun menjadi Rp2 juta, sampai saat ini. "Jadi, kesejahteraan kami ini memang tak diperhatikan. Padahal kerja kami 24 jam, dan keberadaan kami merupakan ujung tombak pendidikan nonformal. Merekrut anak-anak yang putus sekolah, paket A, paket B dan paket C. Bagaimana mereka bisa sekolah, kursus dan lainnya,"benernya.

Untuk jumlah penilik Kota Pekanbaru saat ini dibongkar Khairunnisa, ada 13 orang yang ditempatkan di UPTD masing-masing Kecamatan. "Sesuai pemetaan dan jumlah ideal, harusnya minimal 3 orang penilik untuk satu kecamatan. Jika dikalikan 15 kecamatan di Kota Pekanbaru, maka harus 45 penilik," sebut Lhairunnisa.

Selain meminta tambahan tunjangan, para penilik ini juga mengharapkan adanya bantuan kendaraan operasional. Karena sampai saat ini, penilik bekerja memakai kendaraan pribadi. Apalagi lokasi kerja para penilik ini sangat jauh dan luas.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru Aidil Amri, berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Baik memperjuangkan tunjangan, maupun untuk kendaraan operasionalnya.

Soal tidak responnya Kepala Disdik Pekanbaru Ismardi Ilyas terhadap penilik, Aidil mengaku kecewa. "Seharusnya, Pak Kadisdik memerhatikan kesejahteraan penilik ini. Apalagi mereka sudah melayangkan surat, harusnya ada respon. Kadis seperti ini patut kita pertanyakan. Susah dijumpai. Kalau saya nilai, Pak Wali Kota salah menempatkan orang di Disdik. Harus dievaluasi,"tegasnya.

Dikonfirmasi persoalan penilik ini, Sekdako Pekanbaru, M Jamil mengaku sudah mendapatkan kabar ini. Dan hal seperti ini tidak boleh terjadi.(gus)