PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih memfokuskan anggaran daerah untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pemko menyiapkan dana Rp115 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 40 persennya atau Rp45.080.204.690 sudah terpakai.Penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 masuk dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Di Kota Pekanbaru, Rp115 miliar anggaran penanganan Covid-19 ini merupakan pergeseran dari anggaran kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru 2020.
Pencairan BTT diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Total pengajuan pencairan yang sudah dilakukan berjumlah Rp45.080.204.690.
Dirincikan, pengajuan dilakukan oleh beragam OPD. Di antaranya Dinas Kesehatan dua kali, pertama Rp3,07 miliar dan kedua Rp8,17 miliar. Kemudian, Dinas Perkim Rp481 juta, BPBD Rp783 juta, Dishub Rp2,7 miliar, Dissos Rp12,7 miliar, dan Disperindag Rp7,4 miliar.
Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru H Muhammad Jamil MAg MSi kepada Riau Pos, Senin (29/6) mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru masih akan terus dioptimalkan. "Apalagi kita sekarang memasuki masa transisi menuju tatanan normal baru," kata dia.
Dalam tatanan normal baru, masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa namun harus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Di saat yang sama, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tetap fokus melakukan penanganan, terutama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Selama masih diperlukan (untuk menangani Covid-19, red) anggaran ini bisa digunakan," tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT didampingi Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Syoffaizal mengatakan, meski belum semua dana refocussing terpakai. Wako mengaku tetap akan fokus pada penanganan Covid-19.
"Karena kita belum tahu ke depan bagaimana," kata dia.
Tak ditampiknya, pihaknya tetap melakukan kajian dan persiapan untuk kembali menggeser anggaran untuk kembali diarahkan pada pembangunan. Namun itu belum menjadi prioritas."Kita tetap kaji lagi. Tapi Covid-19 tetap jadi prioritas. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan. Jadi tetap Covid ini jadi utama," tegasnya.(ali)
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…
Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…
Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…
Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…
Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…