NurulIkhsan
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Keributan yang kerap terjadi dalam pengelolaan parkir, dipicu oleh oknum juru parkir (jukir) mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru. Apalagi, keributan itu sering terkait tarif yang dipicu rasa frustrasi masyarakat karena di mana-mana ada parkir.
Seperti perkelahian antara oknum jukir dengan masyarakat yang terjadi pekan lalu. Pemko melalui Dinas Perhubungan (Dishub) diminta melakukan kajian dan evaluasi agar persitiwa yang sama tidak terjadi lagi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan secara khusus mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru untuk dicarikan solusi. Kalau perlu, kata dia, lakukan kajian ulang sistem pengelolaan parkir di kota ini. ”Duduk bersamanya belum tuntas masalah parkir ini. Keinginan masyarakat di bawah yang kita lihat sebelum Pemilu 2024, mereka ingin mengembalikan bentuk tarif parkir ke bentuk semula. Kami terus mendengarkan keluhan ini,” kata Nurul Ikhsan.
Politisi Gerindra ini mengatakan dirinya tidak ingin ada lagi keributan. Apalagi sampai ada kata-kata kasar, pengancaman hingga pemukulan yang kemudian viral. Dirinya mendesak pemerintah bergerak menyelesaikan permasalahan parkir secepatnya.
”Kami tunggu langkah nyata dari pemko dan tentunya Pj Wako yang baru sekarang. Dengan banyak kejadian sejak kebijakan baru ini, maka harus ada kajian sebelum muncul lagi keributan baru,” sebutnya.(yls)
Laporan HENDRAWAN KARIMAN, Pekanbaru
Atlet difabel asal Rokan Hulu, Niken, sukses meraih empat medali di ASEAN Para Games 2025…
Pemkab Inhu lakukan tes urine terhadap 29 anggota Satpol PP sebagai langkah deteksi dini narkoba…
Enam pelaku pencurian dengan kekerasan di Jalan Lingkar Pasirpengaraian ditangkap polisi. Aksi mereka sempat meresahkan…
Oknum anggota DPRD Pelalawan jalani pemeriksaan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah milik orang…
Dua warga Alam Panjang, Kampar, diamankan usai kepergok mencuri 54 tandan sawit. Pelaku diserahkan warga…
DPUPR Meranti menyusun prioritas peningkatan dan rekonstruksi jalan 2026 pascapergeseran anggaran, sejumlah ruas terpaksa ditunda.