PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi saat ini di Kota Pekanbaru. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2020 mendata ada 13 laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Data tersebut adalah dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pekanbaru. "Kami banyak menerima laporan kasus KDRT tahun ini. Perempuan menjadi korban dalam kasus ini," kata Kepala DP3A Kota Pekanbaru Chairani akhir pekan lalu.
Menurut dia, latar belakang kasus kekerasan terhadap perempuan karena masalah ekonomi. Keadaan ekonomi yang lemah pada rumah tangga berujung konflik antara suami dan istri. Kondisi ini juga berujung hingga perceraian. "Tekanan kondisi ekonomi membuat pelaku menjadikan korban sebagai sasaran kekerasan," terangnya.
Dia mengungkapkan, sepanjang tahun ini UPT PPA menerima 22 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu ada kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh korban. Delapan kasus di antaranya adalah kasus kekerasan berbasis gender. Kemudian ada juga satu kasus kejahatan seksual.
Pihaknya melalui UPT PPA sudah melakukan pendampingan terhadap para korban. Mereka mendampingi agar tidak berdampak psikis bagi perempuan yang menjadi korban. Nantinya juga akan ada pendampingan hukum, jika korban melanjutkan kasus ini ke proses hukum. "Kita dampingi korban, agar tidak berdampak pada kondisi psikisnya," urainya menutup.(yls)
Mantan Dirut PT SPRH Rahman divonis 11 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI 10…
Kebakaran menghanguskan lima kios di Jalan Belimbing, Pekanbaru. Damkar mengerahkan tujuh armada dan berhasil mencegah…
Kericuhan di DPRD Riau usai rapat Banggar memicu bentrokan dua kubu. Polisi menyelidiki insiden, sementara…
Polres Siak menyebut belum ditemukan tanda kekerasan secara kasat mata pada dokter PPDS yang meninggal.…
Bupati Inhu meminta OPD mendampingi UMKM mengurus sertifikat halal gratis agar pelaku usaha memanfaatkan program…
APHI Riau dan Fairatmos menggelar diskusi perdagangan karbon guna memperkuat kapasitas pemegang PBPH menyambut implementasi…