Pemerintah Harus Berikan Stimulus ke Semua Sektor Industri

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah terus melakukan langkah-langkah guna meredam masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi dampak Covid-19 telah menyebabkan mandeknya perekonomian dunia yang semakin memperparah kondisi di dalam negeri. Semakin lama dan luas wabah penularan Covid-19, semakin berdampak negatif bagi perekonomian nasional dan bakal menyebabkan semakin banyak orang kehilangan pekerjaan.

“Dampak yang di depan mata akibat wabah Covid-19 ini adalah menurunnya penerimaan keuangan negara. Agenda pembangunan dan belanja negara serta belanja pegawai pasti akan terganggu. Perusahaan swasta juga banyak merumahkan karyawannya sehingga menimbulkan angka pengangguran yang tinggi,” papar Ekonom INDEF Dradjat Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5).

Ia meminta pemerintah mempercepat penerapan kebijakan stimulus perekonomian. Sektor industri mana yang masih bagus dan beroperasi serta memberikan penghasilan keuangan dan menyerap tenaga kerja, harus terus dioptimalkan dan dilindungi.

Salah satu industri yang menyerap tenaga kerja yang banyak dan menggerakan ekonomi sektor ril dari perkotaan hingga pedesaan adalah industri hasil tembakau. Disamping itu, sektor industri ini juga memberikan pemasukan keuangan bagi negara lewat cukai dan pajak pajak lainnya.

Drajat menyebut bahwa dirinya termasuk orang yang anti rokok. Namun, dalam kondisi seperti saat ini dimana industri tengah menghadapi masalah, semua sektor harus dibantu secara fair, tak terkecuali industri rokok.

Menurut Drajat, INDEF beberapa waktu lalu telah membuat proyeksi turunnya pertumbuhan perekonomian hingga 2 persen untuk skenario wabah yang minimal. Kalau skenario wabahnya lebih besar lagi seperti di Italia bisa berakibat pertumbuhan ekonomi bisa minus. “Ini sudah terbukti dengan Tiongkok yang mengalami pertumbuhan minus. Jadi dampaknya bakal akan sangat besar sekali,” ucapnya mengingatkan.

Dradjat juga menyesalkan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diikuti dengan pelaksanaan rapid test maupun test swap dan PCR secara masal kepada semua warga di setiap daerah.

Padahal test massal, yang dilakukan di setiap daerah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar jumlah warga yang terinfeksi dan dan tidak terinfeksi Covid 19. Setelah itu diikuti dengan penelusuran kemana saja sebelum dan sesudah warga terinfeksi Covid-19. Serta dilakukan pengobatan maksimal hingga sembuh.

“Tujuan PSBB itu memisahkan antara orang yang positif dengan orang yang belum terkena (Covid 19). Jadi, orang yang masih sehat mengurung diri di rumah, bekerja dari rumah dan orang yang sudah positif dilakukan treatment, kemudian kontak sosial dibatasi. Kalau di masa PSBB orang masih keluyuran, kurang mengindahkan physical distancing, upaya menekan penyebaran masih berat,” imbuh Drajat.

Seharusnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia belajar cara menerapkan PSBB dari pemerintah dan negara Selandia Baru. Mereka disiplin sehingga sekarang sudah terbebas dari Wabah Covid-19.

“Saya berharap PSBB kita bisa betul-betul efektif. Seperti di New Zealand orangnya disiplin, kontak bisa benar-benar tidak ada dan sangat terbatas sekali. Anggota masyarakat harus benar benar disiplin menjaga jarak dan tinggal di rumah,” papar Drajat Wibowo.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman