Ketua DPRD Rohil Maston SH foto bersama Bupati Rohil Afrizal Sintong dan pejabat saat penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Riau di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.(SETWAN DPRD ROHIL )
ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) turut menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau di Pekanbaru.
LKPD Rohil disampaikan Bupati Rohil Afrizal Sintong MSi yang turut dihadiri juga sejumlah pejabat terkait seperti dari BPKAD Rohil, Inspektorat, Kabag Perundang-undangan Setdakab Rohil, Kabag Hukum Setdakab Rohil hingga Sekwan DPRD Rohil Sarman Sahroni ST MIP, beberapa waktu lalu.
LKPD tersebut diterima Kepala Perwakilan BPK Riau Jariyatna yang didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan, Mikael Pangihutan Hasiholan Togatorop, Kepala Subauditorat Riau I, Mas Agung M Noor serta Kepala Subauditorat Riau II, Nugroho Heru Wibowo.
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada BPK Riau masing-masing Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan unaudited yang diserahkan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan beberapa lampiran.
Dengan diserahkannya LKPD tersebut, Ketua DPRD Rohil mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan tersebut.
Ketua DPRD Rohil Maston mengharapkan, setelah diserahkan LKPD tersebut semoga Rohil kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau.
“Tentunya kita semua berharap hasil pemeriksaan dari LKPD tahun 2023 ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan sehingga kembali meraih predikat WTP dari BPK RI,” kata Maston.
Kepala Perwakilan BPK Riau Jariyatna dalam sambutannya berharap kepada bupati beserta jajarannya dapat bekerja sama dengan baik. Diharapkan pemda untuk dapat memuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD 2023 guna menunjukkan komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(adv)
Kemenag, Baznas, dan BPJS Ketenagakerjaan beri perlindungan JKK dan JKM bagi dai 3T di Riau…
Pemko Pekanbaru targetkan 5.000 warga ikuti Petang Belimau, lepas 10.000 bibit patin di Sungai Siak…
Pemuda Padel resmi hadir di Pekanbaru dengan lima lapangan standar internasional dan program latihan bersama…
JNE rayakan Imlek 2577 dengan barongsai, bagi angpau, dan promo ongkir hingga 77 persen, termasuk…
Honda Bikers Fun Motour Camp 2026 di Kampar diikuti 100 bikers Hobiku, padukan touring, camping,…
BPJS Kesehatan keluarkan Rp50,2 triliun untuk 59,9 juta kasus penyakit kronis sepanjang 2025, jantung tertinggi.