Infografis
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 20.549 tenaga honorer di Riau berpeluang mendapatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Delapan kabupaten/kota telah resmi mengajukan usulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan usulan terbesar, yakni 5.173 orang. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan tenaga pendidik menjadi prioritas utama.
“Kami ingin lebih banyak guru terampil yang mampu membentuk karakter siswa-siswi Pekanbaru,” ujarnya, Selasa (26/8).
Selain Pekanbaru, Kabupaten Kampar juga mengajukan 2.063 honorer, Kepulauan Meranti 1.678, Indragiri Hulu 3.075, Rokan Hulu 1.619, Kuantan Singingi 1.200, Rokan Hilir 2.645, dan Siak 2.333. Sementara itu, Kabupaten Pelalawan sudah mengajukan usulan, namun belum merinci jumlah karena terkendala jaringan.
Usulan PPPK paruh waktu ini diharapkan memberi kepastian status dan hak gaji bagi para tenaga honorer yang selama ini mengabdi.
“Setelah BKN menyetujui, tahap berikutnya adalah penetapan formasi dan pemberian nomor induk PPPK,” jelas Plt Kepala BKP2D Inhu Ahmad Syukur.
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penataan pegawai non-ASN. Para kepala daerah berharap, ribuan honorer yang diusulkan segera mendapat kepastian hukum dan penghargaan layak atas pengabdiannya.(ilo/kas/
mng/fad/kom/wir/epp/dac/amn)
Kelangkaan solar subsidi memicu antrean panjang hingga 6 jam di berbagai wilayah Riau. Masyarakat desak…
DPRD Kepulauan Meranti bakal mengesahkan dua Ranperda yang telah rampung dibahas guna mendorong capaian Indeks…
Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak di Selat Sunda resmi…
Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Pekanbaru Sulastri Agung Nugroho meraih penghargaan Apresiasi Swara Cantika…
BMKG mencatat 3.227 titik panas di Sumatera dengan 71 titik berada di Riau. Peringatan dini…
Kualitas udara di Kuansing nyaris menyentuh level sangat tidak sehat. Disdikpora Kuansing memutuskan kembali menerapkan…