BKKBN Provinsi Riau Bentuk 1.475 Pusat Data Kependudukan

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau berupaya membentuk 1.475 lagi pusat data kependudukan pada tiap desa/kelurahan sebagai basis intervensi pembangunan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rumah Dataku strategis karena merupakan pusat semua penyajian data pembangunan di Kampung KB, baik fisik dan nonfisik,” kata Kepala BKKBN Perwakilan Riau Mardalena Wati, kemarin.

Rumah pusat data kependudukan (disebut Rumah Dataku) adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfàatan data kependudukan ditingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, data yang bersumber dari, oleh dan masyarakat terutama berada di Kampung KB.

Rumah Dataku itu harus melekat pada tiap Kampung KB dan di Riau itu kini baru terbentuk sebanyak 387 unit atau 20,73 persen dari sebanyak 1.862 Kampung KB berada di tiap desa/kelurahan.

“Di Riau sudah terbentuk sebanyak 97 persen Kampung KB atau sebanyak 7 desa/kelurahan lagi yang belum terbentuk Kampung KB. Idealnya memang Rumah Dataku juga harus terbentuk sebanyak itu sehingga butuh kerja keras para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lapangan mempercepat pembentukan rumah dataku itu sekaligus bersama instansi terkait meningkatkan kelas rumah dataku itu menjadi rumah dataku paripurna,” katanya.

Ia menjelaskan untuk menjadi sebuah Rumah Dataku Paripurna harus memenuhi indikator antara lain penurunan angka unmet need, adalah persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

Pada 2022 angka unmet need di Riau mencapai 25 persen dan justru turun menjadi 13 persen di tahun 2023. Upaya menurunkan unmet need itu selanjutnya justru tidak sulit karena PKB, bisa mengambil data tersebut pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (Siga) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Sistem aplikasi yang kini dikembangkan menjadi new siga tersebut butuh peran optimal dari para PKB,” katanya.(eca)