dprd-pertanyakan-serapan-naker-lokal
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Serah terima alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Persero bakal dilaksanakan pada Agustus 2021. Namun begitu, sampai saat ini belum ada tanda pelaksanaan perekrutan pekerja, terutama tenaga kerja lokal untuk di tempatkan di Blok Rokan. Hal itupun menjadi pertanyaan besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.
Sebab, selain hak daerah berupa participating interest (PI) sebesar 10 persen, dewan berharap Pertamina dapat mengakomodir naker lokal. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho kepada Riau Pos, Senin (17/5). Dikatakan dia, serapan tenaga kerja lokal sebetulnya telah diatur kedalam Undang-undang tenaga kerja.
"Kemarin saya mendapat informasi, sudah sepakat Pertamina dan PT CPI untuk transfer karyawan. Kabarnya telah hampir disepakati. Tidak ada masalah, karena ini menyangkut pengalaman dan manajemen resiko. Namun kami berharap ada peluang khusus bagi putra daerah. Jadi semacam rekrutmen khusus agar putra-putri kita bisa bekerja di Blok Rokan," ujar Agung.
Maka dari itu, terkait tenaga kerja lokal ini, dirinya selaku pimpinan akan mendorong komisi terkait untuk mengundang para pihak terkait guna membahas lebih lanjut. Sebab, selain merupakan hak daerah, harapan agar Pertamina dapat merekrut putra asli Riau juga sangat besar. Bahkan dirinya juga sudah sangat sering mendapat masukan terkait hal diatas dari berbagai elemen masyarakat.
"Sangat diharapkan anak-kemenakan kita bisa bekerja di Pertamina. Pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Saya rasa Pertamina mau, mungkin tinggal dibicarakan saja. Karena tujuan kita sama-sama baik untuk membangun bangsa," tambahnya.(nda)
Mahasiswa Unri sukses menyelesaikan program Magang Berdampak selama tiga bulan di Riau Pos dengan bekal…
Pelepasan 250 pelajar kelas IX SMPN 25 Pekanbaru berlangsung khidmat, meriah, dan penuh suasana haru.
Pasutri di Tapung ditangkap polisi setelah diduga menggelapkan mobil rental yang tak dikembalikan kepada pemiliknya.
Pengawasan di Pantai Solop diperketat selama libur Iduladha untuk mencegah maksiat, miras, narkoba dan perilaku…
Kejari Kepulauan Meranti berhasil memulihkan kerugian negara Rp663 juta dari kasus korupsi pengadaan bibit kopi…
SF Hariyanto menunjuk Zulfahmi sebagai Plt Kadis PUPR-PKPP Riau untuk penyegaran dan percepatan pembangunan infrastruktur.