Warga memakai masker ketika melintas di atas flyover Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru yang diselimuti kabut asap tipis dampak dari karhutla di wilayah Provinsi Riau.(MHD AKHWAN/RIAUPOS.CO)
PEKANBARU (RIAUPOS.COM) — Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai masyarakat Riau belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan. Bahkan sampai saat ini kondisi kabut asap masih "memenjarai" masyarakat.
"Dari kabut asap saja sampai sekarang belum selesai kan? Jadi Riau itu cuma ada satu musim. Yaitu musim bencana. Hujan, banjir. Kemarau, asap. Itu saja," sebut Koordinator Jikalahari Made Ali kepada Riaupos.co, Jumat (16/8).
Menurutnya, jalan satu-satunya untuk menghilangkan kabut asap saat ini hanya dengan hujan buatan. Pemadaman dengan cara manual tidak akan begitu efektif dikarenakan lahan yang terbakar sudah semakin luas.
"Mau tidak mau pemadaman harus supermasif. Bikin hujan buatan. Risikonya banyak uang keluar. Hanya hujan yang bisa hilangkan asap. Berikutnya biar ada efek jera semua jadikan tersangka. Terutama areal perusahaan. Karena ada buktikan ketika PT Adei dan PT NSP sudah vonis tahun berikutnya enggak ada hot spot di areal perusahaan," tegas Made.
Aktivis lingkungan itu juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar menjaga kawasan hutan yang ada. Karena selama ini ketika musim asap berlalu banyak kawasan hutan yang dibiarkan begitu saja. Soal adanya rencana pemerintah daerah untuk menertibkan lahan sawit ilegal, Made mengaku sepenuhnya mendukung langkah tersebut. Dengan catatan penertiban yang dilakukan harus benar-benar serius dam diselesaikan.
"Pak Syam (Gubernur Riau, red) harus benar-benar serius. Libatkan masyarakat adat karena konfliknya akan besar nanti. Biar publik bisa membantu. Karena sebagian besar lahan yang terbakar memang perusahaan ilegal itu," tambahnya.
>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.
Laporan : Tim Riaupos.co
Editor : Rinaldi
Pemkab Inhu membangun 25 dapur SPPG MBG di daerah 3T tahun 2026. Sekda Inhu meninjau…
Pemkab Kuansing berkomitmen mengubah bekas lahan tambang menjadi pertanian produktif demi mendukung IP 200 dan…
Pemkab Siak menandatangani komitmen manajemen talenta ASN bersama BKN untuk memperkuat sistem merit dan menempatkan…
Tumpukan limbah kayu mencemari Sungai Bukit Batu Bengkalis. Warga khawatir dampak lingkungan dan mendorong penyelesaian…
Penerapan UMK 2026 di Meranti dinilai belum optimal. Pemkab pun menyiapkan Perbup sebagai aturan teknis…
PSMTI Riau akan menggelar Musprov V akhir pekan ini di Pekanbaru untuk memilih ketua definitif…