Enam ASN Siap Bersaing Rebut Kursi Sekdaprov

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dari total tujuh orang pela­mar calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau yang menyerahkan dokumen syarat pendaftaran, satu orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Kepala Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil keputusan tim Panitia seleksi (Pansel) nomor Kpts.07/PANSEL/JPTM/2021 tentang penetapan hasil seleksi administrasi pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekdaprov Riau.

"Berdasarkan ke­putusan tersebut, enam orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sehingga hanya satu orang yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi," kata Ikhwan, Senin (12/4/2021). Lebih lanjut dikatakannya, enam orang tersebut yakni Surya Maulana (Staff Kesbangpol Riau), Said Mus­tafa (Staff Bappeda Litbang Riau), Said Syarifuddin (Widyaiswara BPSDM Riau), Indra Suandy (Kepala Dinas Pariwisata Kuansing).

Kemudian, Herdi Salioso (Sekdako Dumai) dan SF Hariyanto (Inspektur VI Kementerian PUPR). Dengan telah diumumkannya peserta yang lulus seleksi administrasi tersebut, maka masyarakat bisa menyampaikan rekam jejak para pelamar tersebut.

"Penyampaian rekam jejak tersebut dapat disampaikan kepada panitia seleksi di kantor UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau Jalan Amal Hamzah Pekanbaru sebelum tanggal 6 Mei," ujarnya.

Bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka selanjutnya wajib mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) no 26 tahun 2019.

"Pelaksanaan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dijadwalkan pada 19-20 April 2020 mulai pukul 08.00 WIB. Lokasi pelaksanaan di UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau," jelasnya.

Sementara itu, saat ditanyakan siapa satu pelamar calon Sekdaprov Riau. Ikhwan menyebut bahwa satu orang tersebut yakni Asisten I Sekretariat Daerah Riau, Jenri Salmon Ginting.

"Yang tidak lulus seleksi administrasi pak Jendri, penyebabnya yakni tidak mendapatkan izin atau rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)," sebutnya.(gem)

Laporan: M ALI NURMAN (Pekanbaru)