Sigit Juli Hendriawan (mediacenter.riau.go.id)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pada bulan Juli hingga Oktober 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Nantinya, Responden untuk pengisian survei ini akan dipilih secara acak oleh KPK yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Riau.
SPI adalah sebuah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur objektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Inspektur Daerah Provinsi Riau Sigit Juli Hendriawan mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan para kepala OPD untuk menjelaskan terkait SPI KPK tersebut. Karenanya, pihaknya meminta kepada siapapun OPD yang terpilih menjadi responden untuk meluangkan waktunya saat menjawab survei tersebut. Ia ingin seluruh pihak memikirkannya betul-betul sebelum menjawab.
Sigit jelaskan, angka pada SPI bisa rendah dikarenakan banyaknya responden yang mengabaikan cara menjawab survei tersebut. Mulai dari pengabaian, hingga menjawab secara asal.
“Kadang ada terpilih untuk mengisi, dapat WhatsApp dari KPK tidak dijawab, atau ada yang menjawab tapi jawabannya nyeleneh, itu bisa menyebabkan SPI kurang nilainya,” jelasnya.
Sigit turut mengingatkan kepada kepala OPD yang hadir pada sosialisasi pelaksanaan SPI untuk kembali menjelaskan pada seluruh perangkat internalnya. “Saya harap OPD sampaikan ke dinas masing-masing, sosialisasikan secara internal bagaimana menjawab survei. Tidak sulit, hanya menjawab saja, tolong dijawab,” ujarnya.
Ia menjelaskan nanti pertanyaan untuk survei memang cenderung panjang. Inspektur mengingatkan untuk memahami benar konteks dari pertanyaan tersebut. “Kita pahami benar-benar, kalau tidak akan sulit menjawabnya karena pertanyaannya panjang,” jelasnya.
Ia juga meminta pengisian SPI tahun ini dioptimalkan. Kalau perlu, ia akan meminta KPK untuk mengadakan sosialisasi lanjutan secara daring nantinya. “Kalau perlu saya minta nanti KPK sosialisasi lagi, mungkin lewat zoom. Setelah sosialisasi disini, bapak ibu bisa sosialisasi di kantor kembali,” katanya.(sol)
Pemprov Riau siap membantu tiga daerah yang kesulitan membayar gaji dan THR ASN dengan tambahan…
Sampah menumpuk berhari-hari di Kuansing dan tak terangkut. Bupati siapkan sistem baru, sementara DLH akui…
Pemkab Inhil memastikan TPP dan THR ASN telah dibayar penuh sebelum Lebaran, tanpa tunggakan, untuk…
Warga Pekanbaru yang menebang pohon tanpa izin disanksi menanam 30 pohon sebagai bentuk tanggung jawab…
Bupati Rohul mengimbau masyarakat dan UMKM menjaga kebersihan Kompleks Bina Praja seiring meningkatnya aktivitas di…
Alam Mayang Pekanbaru tetap ramai dikunjungi saat libur Lebaran, meski jumlah wisatawan turun sekitar 30…