Presiden Joko Widodo.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Rencana pemindahan ibu kota mulai konkret. Pemerintah telah memutuskan bahwa lokasi baru pengganti Jakarta itu akan berada di Kalimantan. Namun, lokasi pastinya masih dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi lain.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru sudah diputuskan sejak beberapa waktu lalu. "Kalimantan-nya mana nanti kita sampaikan," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Sumatera Utara, Selasa (30/7).
Kalimantan dipilih setelah Presiden meninjau langsung alternatif lokasi yang disiapkan menjadi ibu kota baru pada awal Mei lalu. Yakni, kawasan Bukit Soeharto yang terletak di antara Kota Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Lalu, wilayah Bukit Nyuling di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya masih menunggu hasil kajian yang dilakukan Bappenas. Dia berharap kajian yang disampaikan sudah komprehensif. Bukan hanya soal desain, namun juga berbagai aspek lain. Misalnya, kebencanaan, ketersediaan air, dampak ekonomi, kondisi demografi, sosial politik, hingga isu strategis pertahanan dan keamanan.
Dia mengaku tidak ingin kajian dilakukan setengah-setengah dan tergesa-gesa. Namun, dia juga berharap kajian tidak terlampau lama. Dia berharap hasilnya bisa diketahui pada Agustus mendatang. "Semuanya harus komplet. Kita tak ingin tergesa-gesa tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.(far/byu/agf)
>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos
Dinas PUPR Kampar memperbaiki lebih dari 10 titik jalan di Bangkinang dan Bangkinang Kota demi…
Pemkab Siak membagikan 49.360 seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP di 294…
Pegawai PNM Ukui, Pelalawan, tenggelam di Sungai Indragiri saat menuju lokasi survei kebun di Kecamatan…
Pemkab Rohul menegaskan komitmen melestarikan tradisi suluk sebagai identitas daerah dan benteng moral masyarakat Negeri…
Ratusan warga memadati operasi pasar murah di Rambah Hilir untuk mendapatkan sembako murah menjelang Hari…
Sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kepulauan Meranti tahun 2026 dipasok dari luar daerah karena…