Baiq Nuril Maknun (foto/JPNN.com)
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun yang dijatuhi hukuman enam bulan penjara lantaran dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Amnesti itu tertuang dalam keputusan presiden (Keppres) yang ditandatangani Jokowi pada Senin (29/7) pagi.
“Pagi tadi Keppres untuk Ibu Baiq Nuril sudah saya tanda tangani. Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril kalau mau ambil di Istana. Kapan saja sudah bisa diambil,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, sebelum bertolak menuju Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Tapanuli Utara.
Presiden Ketujuh RI itu mengaku tak berkeberatan jika Baiq ingin menemuinya setelah Keppres amnesti terbut. Jokowi akan senang hati menerima mantan guru honorer di SMA N 7 Mataram, NTB tersebut.
“Diatur saja. Saya akan dengan senang hati menerima,” ujar mantan wali kota Solo itu.
Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) mengganjar Baiq dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. MA menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Baiq.
Pada tingkat kasasi, MA menganggap perbuatan Baiq merekam pembicaraannya dengan H Muslim melalui handphone dan kemudian menyimpannya telah memenuhi unsur pidana. Rekaman itu tersebar luas setelah Baiq menyerahkannya kepada saksi bernama Imam Mudawin.
Putusan MA di tingkat kasasi menganulir vonis Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang membebaskan Baiq dari segala dakwaan. Majelis hakim PN Mataram yang dipimpin Albertus Husada pada persidangan 26 Juli 2017 menyatakan rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan H Muslim yang diduga mengandung unsur asusila tidak memenuhi pidana sebagaimana diatur UU ITE.(fat)
Sumber: JPNN.com
Editor : Deslina
Rayakan anniversary ke-7, The Zuri Pekanbaru berbagi sahur kepada masyarakat melalui program Sahur On The…
Festival Lampu Colok Bengkalis 1447 H resmi dibuka Bupati Kasmarni, ribuan warga antusias menyaksikan tradisi…
Imigrasi Bengkalis menutup layanan administrasi 18–24 April 2026. Masyarakat diminta mengurus paspor sebelum 17 Maret
Pos Pelayanan Mudik Polres Bengkalis di Simpang Pokok Jengkol, Duri, ramai dikunjungi warga dan menjadi…
Disnakertrans Riau menerima 20 pengaduan THR dari pekerja. Sebanyak 17 laporan masih dalam proses penanganan.
Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pemerintah daerah tetap hadir di tengah masyarakat meski menghadapi tekanan…