Yandri Susanto (foto/rmol.id)
JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Kisruh internal Partai Amanat Nasional (PAN) terus terjadi menjelang pelaksanaan Kongres V awal tahun depan.
Pasalnya, pergulatan politik antara loyalis petahana Zulkifli Hasan dengan loyalis Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais makin kentara.
Hal itu dapat dilihat dari tuding-menuding yang dilakukan para loyalis.
Bahkan baru-baru ini, rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN mencapai klimaks kericuhan. Dimana apinya dipicu dari sikap Zulhas yang “seenak udele dewe” dalam menentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Kongres.
Zulhas yang membawa lari palu sidang usai menetapkan SC dan OC Kongres, ditanggapi oleh politisi senior PAN Muslim Ayub.
Muslim menganggap Zulhas sebagai perusak sejarah PAN, karena menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilihan ketua umum di Kongres nanti. Bahkan, Muslim menyebut Zulhas berupaya menyingkirkan 10 loyalis Amien dalam struktur pengurus harian DPP PAN, demi menguasai kursi 01 PAN.
Tidak terima tudingan Muslim, Ketua DPP PAN Yandri Susanto angkat bicara, dan menyatakan pencoretan 10 nama pengurus adalah suatu hal yang biasa.
“Ya kalau pun ada reshuffle kepengurusan biasa. Karena kan tiap tahun ketua umum mengevaluasi siapa yang tidak aktif, siapa tidak hadir di rapat harian, tidak pernah kelihatan mukanya, itu biasa di reshuffle,” ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).
DPP, lanjut Yandri, tidak semena-mena mencoret 10 nama tersebut tanpa mendasarkan diri kepada aturan main partai dan pengalaman-pengalaman kepemimpinan pengurus PAN terdahulu.
Katanya, dari awal kepemimpinan Amien hingga Zulhas sekarang, reshuffle selalu pasti terjadi. Bahkan, dia mencontohkan budaya reshuffle keorganisasian lewat kebiasaan pemimpin negara “Presiden” saat me-reshuffle kabinetnya yang tidak becus dalam bekerja.
“Presiden saja biasa me-reshuffle menterinya kan. Kalau menterinya tidak becus, tidak aktif, tidak berkompeten, di-reshuffle, itu biasa. Dan memasukan orang baru itu biasa,” sebut Yandri.
“Lagipula dari periode lalu juga ketua umum-ketua umum sebelumnya juga melakukan itu. Jadi itu sesuatu yang biasa,” tambah Ketua Komisi VIII DPR ini.
Sumber: Rmol
Editor: Deslina
OJK membebaskan UMKM dari kewajiban agunan pembiayaan modal kerja hingga Rp100 juta melalui aturan baru…
Pelayanan publik Pemkab Kuansing meraih nilai 4,47 dengan kategori A dalam evaluasi nasional PEKPPP 2025…
Polisi menangkap dua terduga pelaku ilegal logging di Langgam, Pelalawan, serta menyita ratusan batang kayu…
Bocah 8 tahun yang hanyut di Sungai Ngaso, Rohul, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada hari…
DPRD Pekanbaru menetapkan 17 Ranperda dalam Propemperda 2026, terdiri dari usulan DPRD dan Pemko untuk…
Pemko Pekanbaru mulai mengoperasikan traffic light di Simpang Jalan Paus–Tuanku Tambusai untuk mengurai kemacetan dan…