Presiden yang Punya Hak, Parpol yang Bermanuver

JAKARTA (RIAUPOS.CO) –  Parpol pendukung pasangan presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin terus bermanuver dalam mendapatkan kursi menteri. Sejumlah parpol ada yang terang-terangan mengenai jumlah. Parpol lainnya terkesan malu-malu tapi berharap.

Dinamika ini akan terus berlangsung hingga Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik secara resmi sebagai preiden-wakil presiden periode 2019-2024. Menurut Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad, sikap dari parpol itu sangat disayangkan. Mereka seakan tidak menghargai hak prerogratif dalam memilih para menteri-menterinya.

’’Tidak perlu kaget parpol koalisi teriak-teriak dan bermanuver soal jatah menteri. No free lunch, tidak ada makan siang gratis,’’ ujar Andriadi Achmad Minggu (21/7/2019). Manuver tersebut seperti yang dilakukan PKB dengan meminta jatah 10 menteri. Belum lagi partai Nasdem, dan Golkar.

Sebelum Jokowi mengumumkan sketsa atau bayang-bayang komposisi menterinya untuk periode 2019-2024, mantan wali kota Solo itu akan terus disodorkan nama-nama oleh parpol. Terutama parpol yang merasa berjasa mengantarkan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk periode kedua. Padahal menunjuk menteri itu adalah hak prerogratif presiden-wakil presiden. Yakni, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Di sisi lain, parpol eks Koalisi Adil dan Makmur pun seakan mulai merapat ke pihak Jokowi, dengan kemasan rekonsiliasi. Sikap itu terkesan parpol tersebut ’’main aman’’. ’’Sikap itu tidak elok saja secara etika politik. Mestinya tidak perlu di-publish di ruang publik. Cukup lobi-lobi di internal koalisi saja,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengklaim bahwa partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak meminta-minta menteri ke Jokowi. ’’Jabatan apa pun itu enggak boleh meminta-minta. Ada harga diri, ada gengsi,’’ ujar Didi kepada wartawan, Sabtu (20/7/2019).