Categories: Politik

Pemerintah Desa Garda Terdepan Pelayanan

(RIAUPOS.CO) — BUPATI Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman mengingatkan pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, adalah sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang prima.
Untuk itu, perlu komitmen dari kepala desa beserta perangkatnya, untuk tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, dengan tidak memberatkan masyarakat terhadap pungutan liar diluar peraturan daerah atau peraturan desa yang ada.
‘’Saya minta para kades se-Rohul berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, manfaatkan bantuan dana desa (DD) dan alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya untuk melaksanakan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat atau masyarakat banyak. Jangan mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu,’’ ungkap Bupati Rohul H Sukiman, usai melaksanakan silaturahmi dengan para kepala desa se-Rohul yang dipusatkan di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rabu (17/7) lalu.
Sukiman mengaku, dirinya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan para kepala desa, dalam setiap acara pemerintaha, agar roda pemerintahan dan pembangunan di desa tetap berjalan. Program pembangunan yang direncanakan, harus mempriortaskan untuk kebutuhan masyarakat desa.
Karena bantuan ADD dan DD yang dikucurkan pemerintah ke desa jumlah bervariasi berkisar Rp1,8 miliar hingga Rp2,4 miliar.
Bupati meminta kepada seluruh kades, agar dapat memanfaatkan ADD dan DD dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
‘’Jadi pembangunan yang direncanakan itu harus diutamakan kepentingan masyarakat, jangan kepentingan pribadi. Sehingga pembangunan di desa bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,’’ katanya.
Dijelaskannya, bantuan dana desa tersebut digunakan untuk membiayai ‎penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
‘’Kita harapkan dalam pemanfaatan dana desa harus mengacu aturan perundang undangan yang berlaku. Pemerintah desa dapat bersama-sama dengan perangkatnya dan masyarakat untuk merumuskan program pembangunan yang bersumber dari DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah untuk kemajuan desa,’’ tambahnya.(adv)

Arif Oktafian

Share
Published by
Arif Oktafian

Recent Posts

Jalan Pasar Modern Telukkuantan Mulai Diperbaiki, Warga Sambut Gerak Cepat PUPR

PUPR Kuansing mulai memperbaiki Jalan Pasar Modern Telukkuantan yang rusak dan berlubang menjelang Iduladha.

13 jam ago

Sempat Dirawat Hampir Sebulan, JCH Asal Pekanbaru Wafat di Batam Sebelum Berangkat ke Tanah Suci

JCH asal Pekanbaru meninggal dunia di Batam setelah menjalani perawatan hampir sebulan sebelum keberangkatan haji.

3 hari ago

Kecelakaan Maut di Tol Permai, Dua Meninggal dan Enam Luka Berat

Kecelakaan tunggal di Tol Pekanbaru–Dumai diduga akibat microsleep. Dua orang meninggal dunia, enam luka berat.

3 hari ago

Sidang Korupsi Abdul Wahid Kembali Bergulir, Jaksa Soroti CCTV Rusak dan Tas Mewah Hasil Sitaan

Sidang Abdul Wahid kembali digelar. Jaksa KPK menyoroti CCTV rusak dan temuan barang mewah saat…

3 hari ago

Wahana FC Sudah Lolos, PSSI Riau Masih Buka Peluang Tambah Satu Wakil

PSSI Riau masih mengupayakan tambahan kuota Liga 4 nasional agar Energi Bintang Riau berpeluang menyusul…

3 hari ago

Warga Tembilahan Padati Pasar Murah, Harga Bahan Pokok Lebih Bersahabat

Gerakan Pangan Murah di Tembilahan dipadati warga yang berburu kebutuhan pokok terjangkau menjelang Hari Raya…

3 hari ago