Categories: Politik

Ketua MK Pertanyakan Alat Bukti Paslon 02, Ini Jawabannya

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mempertanyakan belasan alat bukti yang belum diserahkan tim kuasa hukum paslon 02 untuk sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Satu di antaranya, Anwar menanyakan alat bukti bernomor P155.

“Bagaimana penjelasannya tim kuasa hukum paslon 02 atau yang bisa menjelaskan,” kata Anwar di dalam persidangan ketiga sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Rabu (19/6).

Pertanyaan Anwar, dijawab anggota tim kuasa hukum paslon 02 Dorel Almir. Dia mengaku sudah menyerahkan bukti ke MK. Termasuk bukti bernomor P155. “Kami tadi sudah memasukkan,” ucap Dorel dalam persidangan.

Hanya saja, kata Dorel, tim kuasa hukum paslon 02 menemui sedikit kendala saat menyerahkan buktinya. Terutama untuk menyerahkan salinan atas bukti sidang sengketa Pilpres 2019.

“Hanya saja, kami kurang mampu menuntaskan salinan karena keterbatasan kemampuan mesin alat fotokopi kami,” ucap dia.

Dorel mengakui, salinan bukti yang harus diserahkan ke MK berjumlah 12 rangkap. Saat ini, tim kuasa hukum paslon 02 baru menyerahkan salinan sebanyak enam rangkap.

“Termasuk alat bukti yang dibicarakan dalam persidangan, alat bukti P155. Nah, panitera menyatakan tidak berwenang untuk menerima karena dianggap kurang syarat dan hanya kewenangan majelis untuk memutuskannya, maka kami sampaikan dalam sidang,” ucap Dorel.

Pernyataan itu, ditanggapi hakim Suhartoyo. Dia menyebut, kelengkapan salinan bukti harus dipenuhi tim kuasa hukum paslon 02 hingga pukul 16.30 WIB.

“Pertimbangan mahkamah, kami memahami kesulitan pemohon. Hari ini pihak pemohon, besok bisa pihak termohon. Kami beri waktu satu sampai dua jam,” ucap dia.

Dalam sesi sidang ketiga sebelumnya, hakim Enny Nurbaningsih menyebut tim kuasa hukum paslon 02 belum menyerahkan bukti bernomor P155 untuk sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Sebab itu, Enny meminta tim kuasa hukum paslon 02 segera memasukkan bukti bernomor P155 itu.

Enny mengatakan, bukti P155 krusial dalam sidang ketiga sengketa Pilpres 2019. Bukti itu berkaitan erat dengan narasi tim kuasa hukum paslon 02 soal adanya 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid di Pilpres 2019. (mg10)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

58 PPPK Kominfo Kuansing Resmi Bertugas, SPMT Diserahkan

Sebanyak 58 PPPK menerima SPMT dari Kadis Kominfo Kuansing. Mereka diminta menjunjung disiplin dan segera…

16 jam ago

LCC Duri Pastikan Ikut Riau Pos Fun Bike 2026, Turunkan 25 Peserta ke Pekanbaru

Komunitas ibu-ibu LCC Duri siap meramaikan Riau Pos Fun Bike 2026 di Pekanbaru dengan mengutus…

16 jam ago

PKL Kembali Marak, Satpol PP Pekanbaru Akan Perketat Pengawasan

PKL kembali marak berjualan di kawasan terlarang sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Satpol PP berjanji…

16 jam ago

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Wawako Targetkan 104 Dapur Aktif

Program Makan Bergizi Gratis kembali dimulai di Pekanbaru. Pemko menargetkan 104 dapur aktif untuk melayani…

17 jam ago

Pemkab Rohil Siapkan Lahan, Program Sekolah Garuda Kian Matang

Pemkab Rohil mematangkan persiapan pengajuan Sekolah Garuda dengan menyiapkan lahan dan proposal untuk bersaing mendapatkan…

17 jam ago

Honorer Dilarang Direkrut, Bupati Siak Fokus Tuntaskan Status Lama

Bupati Siak melarang kepala OPD merekrut honorer baru dan fokus menyelesaikan status ribuan honorer non-database…

18 jam ago