Joko Widodo (foto/rmol.id)
JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Presiden Joko Widodo harus mengabaikan tekanan dari ketua umum partai politik untuk membentuk kabinet kerja di periode kedua.
Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan, di periode kedua ini Jokowi harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya lantaran sudah tidak mempunyai beban.
“Dalam sisi hak prerogatif sebenarnya dia tidak ada beban karena tahun 2024 gak mungkin nyalon lagi kan?” ucap Ubedillah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).
Namun kenyataannya, kata Ubedillah, Presiden Jokowi memiliki banyak beban. Di antaranya beban dari partai koalisi berkaitan dengan jatah kursi.
“Pertama itu adalah beban dari partai-partai koalisi yang mereka menginginkan jatah kursi yang kedua adalah beban tantangan ekonomi yang berarti ke depan,” jelasnya.
“Ya saya kira kalau Pak Jokowi ingin berfikir menghadapi masa depan dan lebih sukses, sedikit abaikan partai politik mungkin enggak apa-apa, tapi jangan semuanya diabaikan. Lalu berfikir tentang agenda masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: rmol.id
Editor: Deslina
Roadshow Kopi Good Day Goes to School hadir di SMKN 4 Pekanbaru, menghadirkan hiburan, kreativitas,…
Satpol PP Rohul mengingatkan PKL agar tidak berjualan melewati pukul 01.00 WIB. Pelanggar jam operasional…
Kasus pencurian sawit dan narkoba mendominasi perkara di PN Bangkinang. Dari 3.532 perkara masuk, sebagian…
Jalan Langgam–Lubuk Ogung rusak parah akibat truk bertonase berat. Warga desak perbaikan dan penindakan tegas…
Sebanyak 667 mahasiswa PKH di Siak terdampak tunda bayar UKT dan biaya hidup akibat efisiensi…
Realisasi investasi Meranti 2025 mencatat rekor tertinggi dalam 10 tahun. Atas capaian itu, Pemprov Riau…