Joko Widodo (foto/rmol.id)
JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Presiden Joko Widodo harus mengabaikan tekanan dari ketua umum partai politik untuk membentuk kabinet kerja di periode kedua.
Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan, di periode kedua ini Jokowi harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya lantaran sudah tidak mempunyai beban.
“Dalam sisi hak prerogatif sebenarnya dia tidak ada beban karena tahun 2024 gak mungkin nyalon lagi kan?” ucap Ubedillah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).
Namun kenyataannya, kata Ubedillah, Presiden Jokowi memiliki banyak beban. Di antaranya beban dari partai koalisi berkaitan dengan jatah kursi.
“Pertama itu adalah beban dari partai-partai koalisi yang mereka menginginkan jatah kursi yang kedua adalah beban tantangan ekonomi yang berarti ke depan,” jelasnya.
“Ya saya kira kalau Pak Jokowi ingin berfikir menghadapi masa depan dan lebih sukses, sedikit abaikan partai politik mungkin enggak apa-apa, tapi jangan semuanya diabaikan. Lalu berfikir tentang agenda masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: rmol.id
Editor: Deslina
Pemkab Siak membuka seleksi direksi PT BSP. Kesempatan terbuka bagi putra putri terbaik dengan kualifikasi…
Capella Honda bagikan tips aman berkendara motor saat arus balik. Mulai dari cek kendaraan, istirahat…
DJP Riau memperpanjang pelaporan SPT Tahunan dan menghapus sanksi keterlambatan. Kebijakan ini untuk meningkatkan kepatuhan…
Kabel LPJU di Jalan Sudirman Pekanbaru dicuri OTK, menyebabkan jalan gelap. Dishub langsung lakukan perbaikan…
Kebakaran hebat hanguskan 8 rumah kontrakan di Sukajadi. Penghuni tak sempat selamatkan harta benda, kerugian…
Sebanyak 38 calon anggota KI Riau mengikuti tes potensi hari ini. Hasil seleksi akan diumumkan…