Golkar Minta Proyek Gorden Rp43,5 M Dibatalkan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai puluhan miliar rupiah dibatalkan dan anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.

"Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR," kata Dedi di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (11/5).

Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI terus mendapat kritikan dari berbagai pihak karena biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tetap dilanjutkan.

Sejak dibuka tender pada 8 Maret 2022, sebanyak 49 peserta telah mendaftar untuk mengikuti lelang proyek ini.

Sekretariat DPR RI sebelumnya mengeluarkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp45,7 miliar. Kemudian, terdapat tiga perusahaan yang mengajukan penawaran paling tinggi, yakni PT Sultan Sukses Mandiri, PT Panderman Jaya, dan PT Bertiga Mitra Solusi.

Pemenang tender adalah PT Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp43,5 miliar. Pemenang tender diumumkan pada Ahad (8/5) melalui laman LPSE DPR RI.

Menurut Dedi Mulyadi, munculnya kritikan dari publik sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dari pihak Sekjen DPR RI agar tidak dilanjutkan.

Ia menyampaikan agar alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain lebih penting.

Dia mengaku banyak mendapat pertanyaan dari warga atas kasus itu. "Tentu hal itu menjadi kurang bagus untuk DPR," katanya.

PKB Minta Nilainya Dikurangi

Sementara dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyatakan, anggaran penggantian gorden di rumah dinas harusnya hanya memakan dana sebesar Rp30 juta. Karena itu, dirinya mendesak sekretariat jenderal DPR melakukan evaluasi anggaran Rp43,5 miliar hanya untuk mengganti gorden.

"Sekadar informasi, dari seluruh penggantian gorden di rumah dinas saya (minus 1 kamar) total biaya yang saya keluarkan hanya sekitar Rp30 juta. Jauh di bawah harga yang direncanakan pihak kesekjenan DPR saat ini," kata Luqman.

Ia meminta Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar untuk transparan dan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan. Sehingga, masyarakat dapat menerima secara rasional besarnya anggaran yang ditawarkan perusahaan pemenang tender.

"Menurut saya, sangat wajar jika masyarakat bertanya-tanya gorden seperti apa yang akan dibeli dengan harga di atas Rp80 juta rupiah untuk setiap rumah dinas DPR," ucap Luqman.

Dia menyebut, selama pihak Sekretariat Jenderal DPR tidak dapat memberi penjelasan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan, dirinya meminta proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR tahun ini dibatalkan, meskipun sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender.

"Tanpa penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, proyek gorden rumah dinas DPR itu hanya menambah penilaian negatif masyarakat kepada DPR. Saya yakin banyak teman-teman anggota DPR yang merasa malu masalah gorden ini jadi kontroversi negatif di tengah masyarakat," tegasnya.(jpg)