DPR: Pertumbuhan Ekonomi Masih Stabil

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pertumbuham ekonomi Indonesia sampai dengan Semester 1 tahun 2019 masih stabil pada angka 5,06 persen.

Angka tersebut tidak terlepas dari perlambatan ekonomi global yang berdampak ke perekonomian Indonesia lewat tiga jalur. Yakni, pasar finansial di mana aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju. Penanaman modal asing di mana sentimen negatif memengaruhi investor confidence. Perdagangan, di mana kinerja nonmigas tertekan, defisit neraca migas masih tinggi.

Dito menambahkan nilai tukar rupiah sampai akhir Oktober 2019 sangat memengaruhi perlambatan pertumbuhan, dan ditutup pada tingkat Rp14.008,00 per USD.

"Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan asumsi nilai tukar dalam Undang-Undang tentang APBN 2019 di mana nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp 15.000,00 per USD," kata Dito, Selasa (5/11).

Ia menambahkan pemerintah bekerja sama dengan DPR akan senantiasa memonitor tantangan kondisi ekonomi dunia yang disertai isu-isu perang dagang, pelemahan harga komoditas, dan peningkatan tensi geopolitik.

"Terlepas dari gejolak kondisi eksternal, perekonomian Indonesia hingga 2019 ini tetap terjaga dengan stabilnya kurs mata uang, inflasi, rasio utang terhadap PDB di sekitar 30 persen, serta defisit APBN di sekitar 2 persen yang masih dalam batas-batas prudent dan konservatif," paparnya.

Dito mengatakan pemerintah bersama dengan DPR akan senantiasa berupaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Terutama dalam hal mengeluarkan kebijakan yang konsisten dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat. Memasuki tahun 2020, pemerintah bersama dengan DPR akan mengawal APBN yang akan dimanfaatkan sebagai instrumen countercyclical untuk merespons risiko pelemahan perekonomian.

Penyerapan APBN terutama belanja kementerian/lembaga akan terus didorong agar tepat sasaran dan produktif sebagai upaya stimulus dalam pertumbuhan ekonomi nasional. "Hal ini terlihat dari realisasi TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang selalu tumbuh dari tahun ke tahun," jelas politikus Partai Golkar itu.

Lebih jauh Dito menuturkan arah kebijakan pembiayaan utang 2020 adalah untuk meningkatkan produktivitas utang dengan tetap mengedepankan pengelolaan utang yang prudent guna mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

Menurutnya, APBN 2020 diarahkan untuk mendukung hal-hal utama seperti SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastuktur, birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, anntisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik.(boy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal