PAN Gelar Rakernas Lewat Video Conference

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Partai Amanat Nasional (PAN) bakal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pertama pascakongres Februari lalu. Rakernas bakal digelar pada Selasa (5/5) secara virtual yang diikuti para pengurus pusat maupun daerah.

Peserta yang mengikuti rakernas sebanyak 645 orang. Terdiri dari 63 pengurus unsur DPP. Termasuk di antaranya dewan penasihat, dewan kehormatan, dewan pakar dan mahkamah partai. Sebanyak 68 lainnya dari DPW serta 514 orang pengurus DPD se-Indonesia.

"Kami juga mengundang para pendiri dan tokoh senior PAN," kata Ketua Steering Committee (SC) Rakernas I PAN Viva Yoga Mauladi dalam konferensi pers, Ahad (3/5).

Panitia tidak merinci siapa saja pendiri dan tokoh senior partai yang diundang. Termasuk Amien Rais, misalnya. Sebab seperti yang diketahui publik, hubungan PAN dengan Amien terbilang renggang pascakongres. Itu ditandai dengan tidak masuknya Amien dalam struktur kepengurusan PAN periode 2020-2025. Bahkan, sejumlah loyalis menyebut Amien ingin mendirikan PAN Reformasi.

Viva Yoga menjabarkan sejumlah agenda penting dalam rakernas. Di antaranya menyusun program kerja pemenangan pemilu. Sehingga akan ada peraturan partai (PP) tentang Rencana Program Pemenangan Pemilu 2024. Selain itu, akan diikuti dengan penetapan perubahan beberapa peraturan partai lainnya. Seperti PP tentang perkaderan, PP tentang permusyawaratan di tingkat DPW, DPD, cabang hingga ranting.

"Rakernas juga merumuskan bagaimana peraturan soal hubungan partai dengan kader di DPR dan eksekutif," jelas Viva.

Setelah menetapkan peraturan partai di rakernas, agenda berikutnya yakni pelaksanaan musyawarah wilayah (muswil) secara serentak di 34 provinsi. Viva menyampaikan, jadwal muswil akan ditentukan oleh DPP.

Muswil akan menghasilkan pergantian kepengurusan DPW PAN se-Indonesia. "Proses ini akan berlangsung secara demokratis," imbuhnya.

Setelah muswil tuntas, tahap berikutnya adalah musyawarah daerah (musda) untuk pergantian pengurus di tingkat DPD. Itu akan diikuti seterusnya ke tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. "Target Maret 2021, seluruhnya harus selesai melaksanan musyawarah sampai ke tingkat desa," papar wakil ketua umum PAN itu.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi