Kapitalisasi Politik Orang Muda

Beragam persoalan saat ini dihadapi orang muda di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan dan krisis iklim mengancam masa depan mereka. Celakanya medan politik berada dalam kendali kekuatan ekonomi-politik atau era kapital yang tidak memperhatikan keseimbangan antara mahluk hidup dan alam. Keresahan soal krisis iklim sudah bermunculan dari berbagai kalangan, mulai dari ilmuan, lembaga riset hingga generasi muda.

Ahli fisika teoritis Inggris, Stephen Hawking dalam film documenter yang dirilis BBC “Ekspedisi Bumi Baru” menyebutkan bumi sudah mengalami ragam kejadian, mulai dari pemanasan global, produksi pangan, penipisan jumlah spesies (selain manusia), penyakit endemik, pertumbuhan populasi manusia yang tak normal, hingga pengasaman samudera. Stephen Hawking mengatakan bumi yang menjadi rumah manusia sejak ribuan tahun ini sedang dalam kondisi yang genting.

Saat ini pemerintah masih mengandalkan model ekonomi ekstraktif sebagai pintu masuk investasi asing. Model ekonomi ini akan menambah beban kerusakan lingkungan dan kerentanan menghadapi krisis iklim seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan, serta lahan (cheap labor). Sedangkan sektor pertanian, kelautan, kehutanan dan energi masih menjadi komoditas dagang yang dikapitalisasi oleh swasta tanpa melihat resiko dan daya dukung lingkungan hidup yang melebihi kapasitas (cheap money).

Pemerintah masih percaya bahwa pendekatan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak tepat diterapkan untuk mengukur keselamatan masyarakat dan keselamatan ruang, karena pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok penguasa dan sisanya mengalir pada kelompok masyarakat atau trickle-down economics (Capitalis and nature), juga bukan pada keselamatan manusia dan keadilan lingkungan (humanity or society and nature).

Dalam situasi krisis ekologis, kelompok yang paling rentan mengalami dampak buruk adalah kelompok marjinal, disabilitas, perempuan di pedesaan, dan kelompok muda. Kelompok inilah yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah dan para calon kandidat Pemilu 2024.

Aspirasi mereka perlu mendapat tempat di ruang demokrasi, mengingat jumlah orang muda saat ini mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024. Menurut rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan kelompok generasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, sebanyak 4.732.174 orang, generasi milenial atau kelahiran tahun 1981-2996 mendominasi dengan jumlah 1.728.017 orang atau 37 persen. Kemudian pemilih dari generasi Z atau kelahiran tahun 1997-2009 sebanyak 1.198.742 orang atau 25 persen.

Artinya, 62 persen pemilih di Provinsi Riau adalah generasi muda.43 Dari data tersebut, orang muda memainkan peran penting dalam proses gerakan politik khususnya mendorong wacana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih momen Pemilu, orang muda harus turut berperan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan akibat salah kebijakan dan pembangunan oleh pemerintah, sebab menurut penelitian, generasi yang lahir pada tahun 1997 dan 2012, merupakan generasi yang paling rentan terdampak dari perubahan iklim global.

Sayangnya pada Pemilu kali ini, orang muda hanya dipertontonkan “gimmick” dan “politik menghibur” atau dalam ilmu komunikasi disebut politainment. Ini patut diwaspadai karena apa yang ditampilkan miskin gagasan substantif dan mengerdilkan sikap kritis.

Selain itu konglomerasi media atau penguasaan sumber informasi oleh satu kelompok juga mempengaruhi kualitas informasi.

Dalam era post-truth dan echo chambers digital, algoritma media sosial cenderung menguatkan bias konfirmasi, kemampuan untuk mengkritisi informasi secara obyektif menjadi lebih kompleks. Era digital yang ditandai dengan akses internet luas juga membawa perubahan signifikan dalam perilaku politik pemilih muda.

Untuk itu, orang muda harus memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi informasi yang membanjiri media digital dan tidak mudah terbawa arus gimmick yang menyesatkan mereka. Suara orang muda di tahun politik 2024, diharapkan menjadi penentu arah berbagai kebijakan menyangkut iklim, perlindungan lingkungan hidup, dan memastikan keamanan rakyat atas sumber penghidupannya.***

Ahlul Fadli, Koordinator Pengarusutamaan Isu Urban & Keadilan Energi WALHI Riau