Komitmen Pemerataan Vaksin

(RIAUPOS.CO) – Pandemi Covid-19 menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan para menteri keuangan (menkeu) dan menteri kesehatan (menkes) negara-negara G20 di Roma, Italia. Pertemuan yang turut dihadiri Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati itu digelar secara hybrid sebagai rangkaian pertemuan G20 Leaders Summit atau KTT G20.

Pada kesempatan itu, Ani -sapaan Sri Mulyani- kembali mengingatkan dampak pandemi Covid-19 yang tak pandang bulu dan tanpa batas. "Persebaran (varian) Delta yang cepat dan ancaman varian baru telah meningkatkan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Pemulihan ekonomi dunia bergantung pada seberapa cepat kita dapat menahan pandemi," ujarnya.

Kondisi itu menjadi pelajaran dan momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Baik di tingkat nasional, regional, maupun global. "Termasuk pemerataan akses vaksin sebagai persyaratan untuk pemulihan berkelanjutan," jelas Ani.

Para Menkeu dan Menkes G20 menegaskan komitmen dan penguatan kapasitas sistem kesehatan. Juga memastikan akses yang tepat waktu, adil, aman, dan terjangkau terhadap vaksin, terapeutik, diagnostik, dan peralatan kesehatan sebagai barang publik global (global public goods). G20 menyatakan komitmen bersama dalam upaya mengontrol pandemi, dengan target vaksinasi 40 persen dari total populasi global pada akhir 2021 dan 70 persen di pertengahan 2022.

Sebagai presidensi G20 berikutnya, Indonesia siap melanjutkan upaya penting itu dalam memfasilitasi usaha global untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat. Indonesia juga menyampaikan dukungan pembentukan Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan (The G20 Joint Finance-Health Task Force). Hal itu menjadi mekanisme kerja sama dalam menangani masalah-masalah terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (pandemic prevention, preparedness, and response atau pandemic PPR).

Penguatan peran dan kapasitas WHO adalah hal krusial dalam penguatan sistem kesehatan global yang transparan dan inklusif. Dalam mencapai tujuan itu, diperlukan kepastian ketersediaan sumber daya yang memadai. Termasuk melalui peningkatan kapasitas pembiayaan MDB dan pengembangan fasilitas pembiayaan baru. "Kita perlu memastikan cara untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman kesehatan di masa depan. Kita perlu memperkuat peran dan meningkatkan capaian WHO. Kita juga perlu memastikan ketersediaan pembiayaan yang cukup untuk melakukan semua itu," papar Ani.

Ani melanjutkan, Indonesia sebagai presidensi G20 selanjutnya akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat komitmen tegas dalam bertindak. "Indonesia siap melanjutkan upaya ini," tuturnya.(dee/c18/fal/das)

Laporan JPG, Roma