Categories: Nasional

Penetapan Caleg DPR RI Terpilih Tunggu Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menetapkan calon legislatif DPR RI terpilih dalam waktu dekat ini. Penetapan caleg DPR RI terpilih masih menunggu rampungnya sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

’’Misalnya begini, DPR RI itu kan ada 80 daerah pemilihan (dapil). Jika ada satu saja dapil dipersoalkan tidak bisa ditetapkan (seluruhnya),’’ kata Ketua KPU Arief Budiman ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Arief menerangkan, ketika hasil perolehan suara di sebuah dapil disengketakan oleh caleg DPR RI, berpengaruh ke suara partai untuk tingkat nasional. Tidak tertutup kemungkinan, suara partai untuk Pileg DPR RI akan berubah setelah hasil sidang PHPU. ’’Sebab, itu kan memengaruhi secara nasional. Sebab, threshold-nya itu, harus berdasarkan suara sah secara nasional,’’ ungkap dia.

Namun, ucap Arief, penetapan hasil caleg terpilih untuk tingkat provinsi, tidak bergantung seutuhnya terhadap hasil sidang PHPU di MK. KPU bisa menetapkan caleg DPRD terpilih meski ada sidang PHPU. KPU bisa menetapkan caleg DPRD terpilih untuk dapil yang tidak terdapat sengketa di MK.

’’DPRD provinsi misalnya, sebuah dapil dipersoalkan sementara yang lain tidak, itu sebetulnya sudah selesai. Sebab, hanya dapil itu (yang disengketakan), yang nantinya akan terpengaruh,’’ ungkap dia.

Kemudian, lanjut Arief, penetapan caleg DPD RI terpilih juga tidak bergantung seutuhnya pada sidang sengketa PHPU di MK. Menurut dia, caleg DPD RI yang di dapilnya tidak terdapat sengketa di MK, akan ditetapkan sebagai anggota terpilih. ’’Kemudian DPD misalnya, di sebuah provinsi ada yang sengketakan, maka provinsi yang lain tidak ada hubungannya. Nah, itu bisa,’’ ungkap dia.

Sebagai catatan, KPU akan menetapkan caleg terpilih, paling lambat tiga hari setelah MK mengirim surat yang berisi tentang daftar sidang sengketa PHPU. Sedianya, MK akan mengirim surat KPU pada 1 Juli 2019.

Hingga kini, MK tercatat menerima 339 pendaftaran permohonan sidang sengketa PHPU untuk DPR, DPRD, dan DPD. Sebanyak 329 diajukan oleh parpol atau caleg dan sepuluh diajukan caleg DPD.(mg10)

Sumber: JPNN.com
Editor: Fopin A Sinaga

Redaksi

Share
Published by
Redaksi

Recent Posts

Harga Bahan Pokok di Pasar Selasa Tuah Karya Terpantau Menurun

Harga cabai dan bawang di Pasar Selasa Tuah Karya Panam terpantau menurun. Pedagang menyebut fluktuasi…

21 jam ago

Dari Koto Gasib ke Pekanbaru, SeSuKa Bike Siap Gowes di Fun Bike Riau Pos 2026

Komunitas SeSuKa Bike Koto Gasib-Siak memastikan ikut Riau Pos Fun Bike 2026 sebagai ajang silaturahmi…

2 hari ago

DPRD Minta Satpol PP Pekanbaru Lebih Tegas Tertibkan Usaha dan Bangunan Liar

Komisi I DPRD Pekanbaru menyoroti lemahnya pengawasan Satpol PP dan mendesak penegakan perda terhadap usaha…

2 hari ago

Vandalisme, Geng Motor, hingga Curanmor Lintas Provinsi Diungkap Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru mengungkap berbagai kasus viral, mulai vandalisme TMP, geng motor, curanmor lintas provinsi hingga…

2 hari ago

Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaiki Jalan Rusak Lebih dari 42 Kilometer

Pemko Pekanbaru menargetkan perbaikan jalan rusak lebih dari 42 kilometer tahun ini, menyasar pusat kota…

3 hari ago

Konsisten Sejak 2019, DBC Kembali Kirim 15 Peserta Meriahkan Riau Pos Fun Bike 2026

Duri Bike Community memastikan ikut Riau Pos Fun Bike 2026 dengan menurunkan 15 peserta dan…

3 hari ago