Tuntaskan soal Aset Pemkab

BAGANSIAPI-API (RIAUPOS.CO) – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong mendorong agar pendataan sekaligus sertifikasi aset yang milik Pemkab Rohil dapat tuntas seluruhnya. Sejauh ini masih terdapat ratusan aset Pemkab Rohil yang belum selesai untuk diinventarisir dan disertifikatkan.

Hal itu terungkap pada saat berlangsungnya kegiatan sosialisasi program Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelar BPN Rohil di Bagansiapiapi, baru-baru ini.

Di mana pada kesempatan itu Pemda Rohil menerima penyerahan sertifikat sebanyak delapan sertifikat dengan peruntukkan antara lain untuk Koramil Tanjung Medan, peruntukkan SMP Negeri I Pujud, bangunan bulog di Kubu Babussalam, SMP Negeri 4 Pasir Limau Kapas di Teluk Pulai, Puskesmas Kubu Babussalam, Koramil Simpang Kanan, Pasar Pekan Simpang Kanan, dan peruntukkan Kantor Lurah Simpang Kanan. "Masih ada sekitar 500 aset lagi perlu dituntaskan. Saya minta pihak terkait dari pemda dalam hal ini mulai dari asisten I agar dapat menyelesaikan hal ini. Ada berapa aset, tanah milik pemda. Ada berapa yang terkait ganti rugi, dan sebagainya harus diselesaikan. Jangan jadi polemik di daerah, dan kerjakana secepatnya. Kalau bisa pada tahun 2022 ini tuntas untuk 250 aset dan tahun depan tuntas pula 250 aset tersebut," kata bupati.

Selain mengharapkan penuntasan terkait aset tersebut, bupati pada kesempatan yang sama menyatakan siap mendukung suksesnya program PTSL. Hal itu dipandang penting apalagi mengingat berkaitan dengan keberadaan RTRW yang ada. "Jadi kita dukung terus program PTSL, agar setiap aset, tanah, jelas dan bersertifikat. Baik milik pemda maupun masyarakat, menjadi jelas semuanya. Kami juga dorong camat, datuk penghulu untuk dapat mendukung program ini lebih maksimal lagi," katanya.

Kepala BPN Rohil HM Rocky Soenoko SH MSi mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan terkait penyelesaian sertifikat aset pemda, bahkan turut bekerjasama dengan pihak terkait. "Sekitar 500 aset pemda tersebut tentu lengkap secara fisik, yuridisnya. Terhadap obyek tersebut, maka diharapkan dukungan kerjasamanya termasuk dari satker terkait," katanya.

Salah satu bentuk dukungan bagaimana pemda dapat mendorong adanya anggaran pada 2023 untuk program penyelesaian terkait pertanahan yang menjadi aset pemda.(esi)

Laporan ZULFADHLI, Bagansiapi-api