Categories: Nasional

Jangan Takut Laporkan Penyelewengan Bansos

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong agar warga berani melapor jika ada penyelewengan terkait bantuan sosial (bansos) yang terus disalurkan pemerintah.

"Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu," kata Ace Hasan di Jakarta, Jumat.

Dia juga mengatakan perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang serta bantuan tersebut merupakan hak mereka. "Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," katanya.

Politisi Partai Golkar itu menyebut bahwa sebenarnya Kementerian Sosial (Kemensos) sudah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat.

"Kami juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kemensos soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu," katanya.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penyalurannya agar bansos dapat langsung diterima warga dibanding proses penyaluran secara kolektif yang rawan penyelewengan. Ia mengatakan masih menemukan praktik penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan dan tidak diantar langsung ke rumah warga.

"Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi pemotongannya sangatlah rawan," ujarnya.

Menanggapi pungli bansos yang ditemukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7) lalu, Ace sangat menyesalkan hal tersebut dan meminta temuan diusut tuntas.

“Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri," tegasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (28/7) Mensos Tri Rismaharini telah meminta masyarakat penerima bansos di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, untuk menolak jika dimintai pungutan dalam bentuk apapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," kata Risma.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Pemkab Rohul Ajukan Percepatan Jadwal Terbang JCH ke Batam, Ini Alasannya

Pemkab Rohul usulkan percepatan jadwal penerbangan JCH ke Batam demi efisiensi waktu dan kenyamanan jamaah…

18 jam ago

Kuansing Bersiap Jadi Tuan Rumah, 819 Peserta Ramaikan MTQ Riau

Sebanyak 819 peserta siap ikut MTQ Riau 2026 di Kuansing. Persiapan venue, penginapan, dan kawasan…

2 hari ago

Jalan Amblas Depan Kantor Gubernur Riau Langsung Diperbaiki, PUPR Bergerak Cepat

PUPR Riau cepat perbaiki jalan amblas di Sudirman Pekanbaru. Enam ruas jalan sudah dibenahi, tiga…

2 hari ago

Menjamur di Jalan Protokol, Bangunan Liar di Pekanbaru Segera Dibongkar

Bangunan liar menjamur di jalan protokol Pekanbaru. Satpol PP segera lakukan penertiban karena ganggu drainase…

2 hari ago

Wako Pekanbaru Turun Tangan, Drainase dan Sampah Jadi Fokus Utama Atasi Banjir

Wako Pekanbaru tinjau titik banjir dan temukan masalah drainase serta sampah. Pemko siap lakukan revitalisasi…

2 hari ago

Pembelian Pertalite Tak Lagi Pakai Rekomendasi Desa, SPBU Inhu Dorong XStar

SPBU Inhu dorong penggunaan aplikasi XStar untuk BBM subsidi. Warga mengeluh, harga Pertalite di pelosok…

2 hari ago