DPR: Presiden Jangan Sampai Ditipu Anak Kecil

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota Komisi III DPR, Habiburokman mengapresiasi program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 ini.

Tapi, politikus Gerindra itu meminta agar pelaksanaanya program tersebut harus benar-benar diawasi. Jangan sampai adanya penyelewengan dengan digandengnya Adamas Belva Syah Devara‎ yang diketahui CEO Ruangguru sebagai mitra Kartu Prakerja‎.

"Pelaksanaanya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," ujar Habiburokman dalam rapat kerja dengan KPK, Rabu (29/4).

Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menyoroti pelatihan dari Kartu Prakerja tersebut. Karena salah satu pelatihan kerja seperti membuat pempek sangatlah mahal.

"Saya binggung ada pelatihan bikin pempek harganya sampai Rp 600 ribu per orang‎," katanya.

Habiburokman yang orang Palembang ini sangat aneh dengan pelatihan yang berbiaya mahal tersebut. Padahal ia tahu pelatihan membuat pempek tidak semahal itu.

"Belajar aja sama istri saya di rumah, gratis. Kemudian di YouTube juga gratis," ungkapnya.

Oleh sebab itu, KPK diharapkan bisa mengawasi Kartu Prakerja tersebut. Sehingga tidak ada penyelewengan anggaran ‎yang mencapai Rp 20 triliun tersebut. Ke depannya juga bisa berjalan baik.

‎"Ini kita gregetan, kita ingin Pak Jokowi sukses, berhasil dengan program Kartu Prakerja. Jadi jangan ada yang berani-berani mengambil kesempatan," imbuhnya.

Diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Jokowi untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagi mereka yang sukses mengikuti program Kartu Prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.

Program ini hanya bisa diikuti oleh berwarga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal‎.

Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga kali.

Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.

Sumber: JawaPos.com
Editor: Erizal