Mahasiswa Tolak Pertemuan dengan Jokowi secara Tertutup

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menginginkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tak ada lobi-lobi dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/9). Aliansi BEM seluruh Indonesia menginginkan pertemuan tersebut dapat berlangsung secara terbuka dengan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia.

“Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangannya, Jumat (27/9).

“Aliansi BEM seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah,” sambungnya.

Nurdiansyah menuturkan, tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas melalui aksi dan tersiar di media massa. Menurutnya, yang diperlukan bukan pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.

“Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan,” ucap Nurdiansyah.

Menurut Nudiansyah, aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai gerakan yang dilakukan mahasiswa diberbagai wilayah saat ini telah menyuarakan tuntutan yang jelas.

Seluruh aksi demonstrasi ini, kata Nurdiansyah, tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Mahasiswa pun kecewa atas setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang bertindak represif.

“Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif,” sesal Nurdiansyah.

Oleh karena itu, BEM seluruh Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi.

“Bagi kami gerakan ini muncul dari kesadaran kolektif yang didasarkan kepada moral dan intelektual, sehingga tidak ada niatan sedikitpun untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman