Terkait Suap Harun Masiku, Begini Kata Demokrat dan Nasdem

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyinggung kasus suap politikus PDIP Harun Masiku saat merespons survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang mengungkap persepsi buruk masyarakat terkait pemberantasan korupsi.

Didi menyebut kasus Harun Masiku menunjukkan inkonsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan.

"Di satu sisi, KPK berusaha membongkar korupsi, tetapi korupsi yang dekat dengan kekuasaan tidak berani. Ini masyarakat kecewa kalau kita ingat Harun Masiku," kata Didi dalam diskusi daring yang digelar SMRC, Ahad (26/12/2021).

Pernyataan Didi direspons Ketua DPP Partai Nasdem Irma Chaniago. Dia menegaskan kasus korupsi Masiku bukan urusan pemerintah, melainkan urusan partai.

Irma berpendapat seharusnya PDIP bertindak tegas dalam kasus suap ini. Dia berharap partai tersebut tidak menutup-nutupi kasus Masiku.

"Menurut saya, penting bagi partai politik itu mempunyai rasa hormat kepada masyarakat terkait kader-kader yang harus dibela dan tidak dibela," kata Irma.

Dia menambahkan kasus korupsi Masiku membuat pemerintah serbasalah. Bahkan, Irma menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersandera karena kasus tersebut.

"Partai itu harus menjadi teladan bagi masyarakat. Ini yang harusnya juga dilakukan parpol yang sekarang membuat presiden tersandera," ujarnya.

Kasus Harun Masiku adalah suap pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP hasil Pemilu 2019. Kasus itu melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Pada tingkat kasasi, Wahyu divonis 7 tahun penjara. Adapun Harun belum tertangkap hingga saat ini. KPK menetapkan Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun